PADANG, KLIKPOSITIF- BKKBN Sumbar memberikan pembekalan untuk meningkatkan kesertaan berKB dan kemampuan pengelola KB dan PKB, PLKB dalam memaksimalkan kualitas pelayanan di masyarakat.
“Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola KB dan PKB atau PLKB dalam meningkatkan kualitas Pelayanan KB terutama dalam memberikan konseling pada akseptor KB,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati, Rabu 6 Maret 2024 saat kegiatan Implementasi Strategi Peningkatan Indeks Informasi Metode KB/MMI.
Fatmawati menjelaskan, salah satu upaya penurunan angka kematian ibu dapat dilakukan dengan penguatan pilar safe motherhood, dimana pilar pertamanya adalah Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana.
Penggunaan alat kontrasepsi secara tepat dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, sehingga pemenuhan akses dan kualitas Program Keluarga Berencana (KB) menjadi prioritas dalam pelayanan Kesehatan.
Kualitas Pelayanan KB berperan dalam menjaga standar dan prosedur pelayanan serta meminimalisir komplikasi dan efek samping pasca pelayanan KB yang berdampak pada penurunan tingkat putus pakai (drop out).
Selain itu, pentingnya kualitas Pelayanan KB juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kesehatan masyarakat serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam menggunakan alat dan obat kontrasepsi untuk meningkatkan kualitas keluarga yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
“Pemberian informasi dan konseling yang efektif dan berkelanjutan akan mengurangi risiko terjadinya putus pakai kontrasepsi, serta meningkatkan kepuasan klien terhadap Pelayanan KB,” tuturnya.
Inspektur Wilayah 1 BKKBN RI Maria Vianney Chinggih Widanarto juga memberikan pemahaman terkait meningkatkan SDM dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Pada pemaparannya, Chinggih menjelaskan dalam suatu instansi atau lembaga memiliki standar dalam bekerja dan kode etik masing-masing. Jika standar yang ada sudah dijalankan sebagaimana mestinya, maka akan meminimalisir persoalan yang akan ditimbulkan.
Ada beberapa hal yang mesti dipahami jika kita bekerja dibawah OPD atau lembaga lainnya, pertama terkait lingkungan pengendalian yang setiap saat bisa saja berubah. Misalnya saja, pergantian kepala daerah, Dipa, PPTK dan lainnya, ini harus ada antisipasi.
Komitmen terhadap kompetensi, apapun profesinya jika tidak ada komitmen maka tidak akan ada nilai tambahnya bagi pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, kepemimpinan yang kondusif, saat ini banyak dihadapkan dengan kepemimpinan yang tidak kondusif. Untuk itu, kita harus memiliki soft control, yang dimulai dari diri sendiri makan akan melekat dalam keseharian.
Disisi lain, juga ad struktur organisasi yang tepat, harus membentuk struktur yang jelas dalam pekerjaan, tentunya sesuai kebutuhan. “Jam terbang menentukan pengalaman, sebuah keputusan, adab etika. selanjutnya pendelegasian wewenang agar sistem kerja tidak kacau, karena saling menunggu dan mengharapkan,” jelasnya.
Jika pendelegasian sudah tepat, maka dilakukan pembinaan SDM , dan peran pengawasan agar terbentuk hubungan instansi pemerintah yang intensif.
Selain itu, juga harus bisa mengidentifikasi resiko, baru merencanakan responnya, sharing resiko dengan yang berpengalaman dan berkompeten.
Kegiatan dihadiri oleh 45 orang peserta yang terdiri dari Kepala Bidang KB di OPD KB dan Ketua PLKB utusan masing-masing kabupaten kota di Sumbar.
