Solok, Klikpositif – Dugaan kasus pemerkosaan yang menyeret nama ketua DPRD Kabupaten Solok berbuntut panjang. Selain pelaporan korban ke pihak kepolisian, juga memantik kemarahan masyarakat Nagari Kotobaru.
Ratusan warga yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Nagari Kotobaru melakukan aksi unjuk rasa di Mapolres Solok, Kamis (11/1/2024). Warga mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan.
Dalam tuntutannya, warga meminta pihak kepolisian untuk segera mengusut kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh ketua DPRD Kabupaten Solok hingga tuntas dan transparan.
Dalam aksi itu, masyarakat membawa poster berisi kecamanan terhadap Dodi Hendra. “Dipilih rakyat jadi wakilnya, bukan jadi tukang cabul.” tulis warga. Banyak tulisan lainnya yang mengecam tindakan yang dilakukan ketua DPRD.
Orator dan koordinator aksi, Muldidanda menyebutkan, perbuatan yang dilakukan oleh ketua DPRD telah melukai hati masyarakat Nagari Kotobaru.
“Orang yang telah dititipkan amanah dari masyarakat Nagari Kotobaru, telah melakukan tindakan yang membuat hati kami jadi terluka,” ujarnya.
Usai berorasi di depan Mapolres, perwakilan tokoh dan masyarakat nagari Kotobaru diterima oleh Wakapolres Solok, Kompol Abdurrahman Surya Negara dan jajaran. Dalam pertemuan itu, Polres menjelaskan tentang penanganan laporan dari masyarakat.
“Kasus ini kami proses, tidak kami diamkan, cuman butuh waktu. Laporan sudah kita terima dan proses secara prosedur dan aturan. Jadi tolong bapak-bapak bersabar,” ujar Kompol Surya.
Usai di Mapolres Solok. Massa kemudian bergerak ke kantor DPRD Kabupaten Solok. Di depan gedung rakyat itu, massa kembali melakukan unjuk rasa.
Dalam tuntutannya, warga meminta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok untuk memeriksa ketua DPRD terkait dugaan kasus kekerasan seksual dan pengancaman terhadap warga Kotobaru.
Warga juga meminta BK untuk membentuk tim independen dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat nagari Kotobaru untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut. Jika terbukti, warga minta BK merekomendasikan pemberhentian Dodi Hendra sebagai ketua DPRD.
Koordinator aksi, Muldinda juga menegaskan, aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap kezaliman dan ketidak adilan yang diduga dilakukan oleh ketua DPRD kepada warga Kotobaru.
Ia juga menepis beragam isu yang menuding aksi masyarakat ditunggangi oleh pihak tertentu. Menurutnya, aksi masyarakat murni sebagai bentuk perlawanan terhadap kezaliman yang terjadi.
“Kami tak ada kepentingan terhadap hiruk pikuk dan kegaduhan yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Solok. Kami bukan massa bayaran yang sengaja digiring untuk untuk itu,” tutupnya.
