Andre Rosiade: Kerjasama Penanaman Modal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Andre Rosiade: Kerjasama Penanaman Modal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Anggota DPR RI asal Sumbar H Andre Rosiade membuka FGD Hasil Kerja Sama Regional dan Multirateral di Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024, yang diselenggarakan Kementerian Investasi/BKPM, Rabu (8/10/2024) di Hotel Mercure Padang.

Klikpositif Supernova Honda (3000 x 1000 piksel)

PADANG, KLIKPOSITIF – Anggota DPR RI asal Sumatra Barat (Sumbar) H Andre Rosiade mengatakan kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.

“Melalui kerja sama ini kita mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, memperluas peluang bisnis serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional,” kata Andre Rosiade membuka Focus Group Discussion (FGD) Hasil Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024, yang diselenggarakan Kementerian Investasi/BKPM, Rabu (8/10/2024) di Hotel Mercure Padang.

Secara daring Andre menjelaskan, dunia investasi saat ini sangat dinamis. Di tengah perkembangan ekonomi global yang cepat dan penuh tantangan, Indonesia harus mampu beradaptasi dan berinovasi melalui berbagai kesepakatan dan perjanjian investasi dengan negara-negara mitra, baik di kawasan ASEAN maupun secara global.

Menurut Andre, kita dapat memanfaatkan potensi besar yang ada di negara Indonesia. Kerja sama ini membuka pintu yang lebih lebar bagi aliran modal masuk yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan infrastruktur, industri dan UMKM di seluruh Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi upaya BKPM dalam memfasilitasi dan mendorong terjadinya kerja sama investasi. Dari kerja sama yang kita bangun kita telah melihat bagaimana berbagai project investasi strategis dapat terealisasi, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga meningkatkan transfer teknologi serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” tutur Sekretaris Fraksi Gerindra MPR ini.

Namun demikian, kata ketua DPD Gerindra Sumbar ini, tentu ada tantangan yang perlu dihadapi. Karena, dalam proses implementasi kerja sama ini harus memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan benar-benar pro investasi, ramah terhadap pelaku usaha serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya dalam memperkuat sektor-sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung bangsa seperti industri kreatif dan UMKM.

“Saya yakin dengan komitmen yang kuat dari semua pihak serta sinergi yang baik antara pemerintah, lembaga regional dan multilateral, Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan global,” kata Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BKPM, saya berharap hasil dari kerja sama ini dapat terus memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutup Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Sementara itu Agus Suwondo dari Kementerian Investasi/BKPM dalam pemaparannya, menegaskan, perkembangan realisasi investasi pada 2015-2023 hasilnya menggembirakan. Target investasi yang dicanangkan pemerintah tercapai setiap tahunnya.

Yang membanggakan lagi sebut Agus, investasi itu tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, tapi sudah menyebar ke luar Pulau Jawa. “Investasi saat ini sudah mengarah ke luar Pulau Jawa, tidak lagi terkonsentrasi di Jawa,” sebutnya lewat sambungan video Zoom.

Agus menyebut, jumlah investasi hingga semester 1 tahun 2024 yang telah terealisasi sebesar Rp829,9 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,2 juta jiwa.

Agus juga mendorong pelaku usaha mengurus NIB atau nomor induk berusaha. Pasalnya NIB ini memberikan banyak kemudahan bagi pelaku usaha, mulai dari kemudahan identitas dan legalitas usaha, akses fasilitas pembiayaan dan pendanaan, kemudahan melakukan transaksi bisnis, akses ke pasar ekspor serta efisiensi waktu dan biaya.

“Hingga saat ini sudah terbit 10 juta NIB. Paling banyak usaha perseorangan, sisanya badan usaha. Paling banyak berasal dari usaha mikro,” katanya.

Narasumber FGD yang juga anggota DPRD Sumbar dua periode Hidayat, juga mendorong pelaku usaha di Padang mengurus NIB. Dengan NIB akan membuka akses pelatihan dan peningkatan kapasitas serta akses permodalan bagi pelaku usaha. “Tujuan NIB ini ada legalitas yang resmi dari pemerintah kalau kita punya usaha,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Ia juga mengajak pelaku usaha memanfaatkan fasilitas OSS atau Online Single Submission, yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. OSS dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.

“Dulu ngurus izin berusaha banyak prosedurnya, sekarang sudah gampang, cuma melalui satu pintu yaitu OSS,” tuturnya. (*)

Exit mobile version