TANAH DATAR, KLIKPOSITIF – Dalam upaya meningkatkan mutu layanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan perlu menyerap aspirasi dari setiap pemangku kepentingan di daerah.
“Untuk itu melalui kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar ini membantu kami melakukan pemetaan kebutuhan pemangku kepentingan untuk dijadikan evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola Program JKN ke depan,” ucap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Febri Yanti saat audiens dengan Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batusangkar, Senin 26 April 2021.
Ia memyebut masukan atau saran dari pemangku kepentingan ini akan dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi meningkatkan mutu layanan, kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan Program JKN ke depan.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan selalu mendukung program JKN-KIS untuk kesejahteraan masyarakat Tanah Datar.
Bahkan, bupati menegaskan mulai 1 Juni 2021 seluruh wali nagari beserta perangkatnya akan masuk dan dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Pada kesempatan itu, bupati juga mengevaluasi pelayanan di RSUD Ali Hanafiah Batusangkar dan khusus semua tagihan di rumah sakit tersebut sudah lunas dibayar BPJS Kesehatan hingga Maret 2021.
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Syafruddin menyebutkan saat ini jumlah penduduk Tanah Datar sekitar 374.692 jiwa dan yang sudah punya jaminan kesehatan dari semua segmen sebanyak 301.704 jiwa atau 80,52 persen.
“Jadi warga yang belum dijamin BPJS Kesehatan hanya tinggal 72.987 jiwa atau 19,48 persen,” tutur Syafruddin.
Ia merinci penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dari APBN sebanyak 123.205 jiwa, penerima bantuan Iuran APBD (Jamkesda/JKSS) sebanyak 66.181 jiwa, Pekerja Penerima Upah Pemerintah sebanyak 34.462 jiwa, Pekerja bukan penerima upah/mandiri sebanyak 55.395 jiwa, bukan pekerja/pensiunan sebanyak 7.801 jiwa, dan anggota TNI/Polri sebanyak 1.552 jiwa.
Ikut hadir dalam audiens tersebut Kepala Bidang Kepesertaan Pelayanan Pelanggan BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Atmi Mesra, Kepala Dinas PMDKB Nofenril, Kabid Yankes Dinkes Irwanto, dan Kepala Dinas Dikbud Riswandi. (*)
