SOLOK,KLIKPOSITIF – Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Kabupaten Solok 2020 terus bergulir di meja Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang diajukan pasangan H. Nofi Candra – Yulfadri Nurdin sudah masuk ke tahap keputusan dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian.
Dari 7 gugatan sengketa Pilkada di Provinsi Sumbar, hanya menyisakan sengketa Pilkada Kabupaten Solok. Nofi Candra selaku pemohon dalam sengketa itu membenarkan. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi sudah menjadwalkan untuk sidang pembuktian.
“Jadwalnya 26 Februari 2021 ini, sidang rencananya berlangsung secara online,” ungkap Nofi Candra saat dikonfirmasi Klikpositif, Jum'at (19/2/2021).
Pasangan Nofi Candra – Yulfadri sangat optimis dengan bukti dan saksi yang diajukan akan menjadi pertimbangan kuat bagi hakim MK untuk mengabulkan permohonan yang disampaikan. Untuk saksi, katanya, memang dibatasi tiga orang. Kubu NC-Yulfadri sudah menyiapkan saksi dua orang dari partai pengusung, kemudian satu orang saksi lainnya dari tim.
Dalam permohonannya, NC – Yulfadri memilih untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Kendati demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya dari proses dan mekanisme di MK.
“Kita sudah menyerahkan semuanya ke MK, apapun hasilnya, kami sudah memperjuangkan kebenaran yang ada,” pungkasnya.
Disisi lain, Komisioner KPU Kabupaten Solok, Jons Manedi, juga membenarkan bahwa gugatan Nofi Candra-Yulfadri Nurdin bakal berlanjut ke sidang pembuktian.
Salah satu yang mendorong sengketa tersebut sampai ke pembuktian, dari syarat ambang batas 1,5 pengajuan sengketa. Selisih perolehan suara pasangan Epyardi Asda-Jon Firman Pandu dan Nofi Candra-Yulfadri Nurdin hanya terpaut tipis, sekitar 0,5 %.
“Secara keseluruhan, ada 32 sengketa Pilkada yang berlanjut ke tahap pembuktian, termasuk Kabupaten Solok,” ungkapnya.
Hasil Pilkada Kabupaten Solok menunggu ketok palu hakim MK, Apakah permohonan yang disampaikan ditolak atau diterima dan berlanjut ke PSU.
