KLIKPOSITIF – Pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) Gedung Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, kembali dilanjutkan pada 2026 dengan dukungan anggaran sebesar Rp350 juta yang bersumber dari Pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Pessel.
Pembangunan tambahan fasilitas tersebut meliputi pagar permanen, area parkir, serta rumah genset untuk melengkapi gedung Pusdalops-PB yang sebelumnya dibangun melalui pembiayaan Bank Dunia pada 2025 melalui BNPB Pusat. Kelengkapan sarana dan prasarana ini menjadi kebutuhan penting agar gedung dapat segera difungsikan sebagai pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana di Kabupaten Pessel.
Kalaksa BPBD Pessel, Armen, mengatakan pembangunan gedung ini memiliki urgensi penting bagi pemerintah kabupaten. Kabupaten Pessel memiliki luas wilayah sekitar 6.045,649 hingga 6.049,33 kilometer persegi dengan panjang garis pantai mencapai 234 kilometer yang membentang dari utara ke selatan.
“Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, setidaknya terdapat 82 daerah yang masuk kategori rawan bencana. Namun, belum punya bangunan Pusdalops yang khusus dan memadai,” kata Armen saat ditemui di lokasi, Sabtu (14/11/26).
Ia mengatakan, ancaman bencana utama di Pessel meliputi banjir dan luapan sungai dengan tingkat kerawanan tinggi, kebakaran hutan, gempa bumi dengan tingkat kerawanan sedang, serta tanah longsor yang mengancam kawasan perbukitan dan daerah aliran sungai (DAS), serta luapan sungai akibat curah hujan ekstrem.
“Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) mulai dibangun tahun 2025. Saat mulai dibangun, fisik pembangunan gedung didanai melalui bantuan Bank Dunia, kemudian dilanjutkan oleh anggaran BNPB Pusat, belum dilengkapi Sarpras seperti pagar, parkiran dan rumah genset,” terang Armen.
Ia bersyukur tahun ini, kekurangan yang masih ada bisa dilengkapi dengan dana pengembalian TKD.
“Alhamdulillah, tahun ini kembali dilengkapi dengan tambahan Sarpras seperti pagar, parkiran dan rumah genset, bangunan atau ruang khusus yang dirancang untuk melindungi mesin genset sekaligus mendukung sistem kerjanya agar aman, tidak berisik, dan efisien,” papar Armen.
Menurut dia, anggaran tersebut bersumber dari TKD yang dikembalikan oleh Pemerintah Pusat di tahun 2026. Sebelum pembangunan lanjutan dilakukan, gedung Pusdalops-PB belum dilengkapi fasilitas pendukung. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala belum optimalnya pemanfaatan gedung, meskipun bangunan utamanya telah selesai dibangun.
Sementara itu, PPTK Pembangunan Sarpras Pusdalops-PB Kota Painan, Wahyu Ramadhan, mengatakan pengerjaan tambahan fasilitas tersebut dimulai pada akhir Oktober 2026 yang dikerjakan CV Satria Jagad Utama. Berdasarkan progres terakhir, pekerjaan telah mencapai sekitar 50 persen dan ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026.
Kebijakan Pemberian TKD
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengakui pemulihan permanen di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor masih membutuhkan waktu, saking luas dan masifnya bencana yang tejadi pada akhir 2025 itu.
“Yang mengungsi 2,1 juta orang lebih. Kemudian rumah yang rusak itu 184 ribu lebih, rusak berat 45.000 lebih. Kemudian ada fasilitas pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, SMA 4.922 fasilitas, kesehatan 954, fasilitas ibadah yang rusak 1.563, jembatan 1.193 yang terdampak. Kemudian jalan 2.485 titik dengan sungai bahkan ada yang berubah aliran, itu 137 ruas. Jadi kita melihat bahwa skalanya luas sekali dan dampak kerusakannya sangat tinggi sekali,” kata Tito dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Khusus untuk anggaran penanganan bencana, Tito mengatakan sejak awal Presiden Prabowo sudah memberikan dukungan anggaran kepada daerah, setidaknya Rp12,34 triliun kepada tiga provinsi terdampak dan kabupaten kota. Termasuk bantuan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) atau TKD Tambahan.
“Ada TKD Tambahan ketika belanja pegawai perlu ada yang ditambah, tapi ada dipakai untuk kepentingan bencana, sebanyak Rp1,4 triliun. Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54% tapi ada juga yang baru 5%. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar TKD Tambahan yang digunakan, yang sudah diberikan Bapak Presiden, tolong manfaatkan betul maksimal,” ujar Tito.
TKD Tambahan ialah transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di luar TKD regular. Tujuan utamanya ialah untuk membantu kapasitas keuangan daerah dalam rangka pemulihan bencana, pelayanan publik dan kebutuhan mendesak lainnya.
Kebijakan TKD Tambahan ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri Tito kepada Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). “Kami ingin memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana, tiga provinsi (terdampak) bencana Sumatera,” ujar Tito beberapa waktu yang lalu.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan penambahan TKD kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, baik yang terdampak secara langsung maupun tidak.
“Beliau (Presiden Prabowo) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana provinsi,” kata Tito.
Saat ini, kebijakan TKD Tambahan telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) RI Nomor 59 Tahun 2026. Adapun Mendagri Tito telah menerbitkan surat edaran (SE) untuk mengatur teknis penggunaannya.
“Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Tito turut menyampaikan pesan Presiden Prabowo yang meminta agar TKD Tambahan betul-betul digunakan untuk mempercepat pemulihan bencana.
Bagi daerah yang tidak terdampak bencana, anggaran dapat digunakan untuk mendukung program mitigasi maupun pencegahan bencana, seperti perbaikan jembatan atau bendungan yang dianggap rawan terdampak.
“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan, saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” tutur Tito.
Sementara itu, pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 juga dilakukan pemerintah pusat sebesar Rp10,6 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di tiga daerah terdampak. Kebijakan ini disetujui Presiden Prabowo pada Januari 2026 agar alokasi TKD di wilayah terdampak tidak mengalami pemotongan dan dapat difokuskan untuk rehabilitasi serta rekonstruksi. (*)







