KLIKPOSITIF – Program Optimalisasi Lahan (Oplah) pascabencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2026 menyasar sembilan kelompok tani di enam kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pada 2026, program tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp437 juta untuk pemulihan lahan pertanian seluas 95 hektare.
Salah satu hal terlihat dari kondisi lahan pertanian Kelompok Tani (Poktan) Kapalo Koto di Nagari Tuik IV Koto Mudiak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan yang mulai kembali produktif setelah sebelumnya rusak parah diterjang banjir pada akhir November 2025.
Meski saat ini sebagian lahan masih ditanami jagung karena saluran irigasi belum pulih, petani mengaku senang karena lahan yang sebelumnya dipenuhi material banjir sudah bisa dimanfaatkan kembali. Kondisi tersebut terlihat saat pantauan di lokasi, Senin (16/11/2026).
Ketua Poktan Kapalo Koto, Afriweldi, mengatakan pihaknya masih khawatir untuk menanam padi dengan kondisi saat ini.
“Lokasi di Kelompok Kapalo Koto ini sangat parah karena dihantam banjir, makanya saat sekarang ini, yang bisa kami tanami setelah optimalisasi lahan dilakukan adalah jagung. Karena irigasi masih rusak, kita masih khawatir untuk menanam padi kalau sewaktu-waktu sungai meluap,” jelasAfriweldi.
Ia mengatakan, luas lahan yang terdampak kurang lebih 10 hektare. “Dengan anggaran Rp47 juta, lahan yang terdampak dibersihkan dan dipulihkan dengan ekskavator kurang lebih 1 bulan,” jelas Afriweldi.
Dia memaparkan saat itu kondisi lahan banyak batang kayu, batu besar dan sawah yang dipenuhi sedimen tanah dan pasir. “Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini, walau masih jagung, lahan bisa kita manfaatkan atau alihfungsikan lagi menjadi lahan produktif,” papar Afriweldi.
Sebelumnya, hamparan sawah milik kelompok tani tersebut dipenuhi timbunan kayu, batu berukuran besar, serta endapan tanah dan pasir sehingga tidak dapat lagi digarap untuk kegiatan pertanian.
Afriweldi mengaku bersyukur dengan adanya bantuan tersebut. Meski belum bisa kembali ditanami padi, lahan yang sebelumnya rusak kini sudah dapat difungsikan untuk tanaman jagung.
Dari total sasaran tersebut, sebanyak 17,33 hektare sudah kembali ditanami padi. Lahan lainnya dimanfaatkan untuk tanaman pangan seperti jagung karena perubahan struktur tanah dan kerusakan saluran irigasi. Secara keseluruhan, pemulihan lahan pertanian pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan telah mencapai 100 persen sesuai target program.
Pemulihan Pertanian Pascabencana
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengakui pemulihan permanen di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor masih membutuhkan waktu, saking luas dan masifnya bencana yang tejadi pada akhir 2025 itu.
“Yang mengungsi 2,1 juta orang lebih. Kemudian rumah yang rusak itu 184 ribu lebih, rusak berat 45.000 lebih. Kemudian ada fasilitas pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, SMA 4.922 fasilitas, kesehatan 954, fasilitas ibadah yang rusak 1.563, jembatan 1.193 yang terdampak. Kemudian jalan 2.485 titik dengan sungai bahkan ada yang berubah aliran, itu 137 ruas. Jadi kita melihat bahwa skalanya luas sekali dan dampak kerusakannya sangat tinggi sekali,” kata Tito dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Khusus untuk sektor pertanian, Tito mengatakan yang paling luas terdampak adalah Aceh dengan 31.464 hektare. Sedangkan di Sumbar ada 3.902 hektare lahan pertanian yang terdampak, di mana menurut laporan dari Menteri Pertanian 100% sudah difungsikan kembali.
“Perbaikan yang dilakukan di bidang pertanian atau persawahan. Sementara masalah perikanan terutama tambak yang terdampak kena lumpur dan lain-lain di Sumbar ada 255 hektare dan ini sedang dikerjakan oleh Menteri KKP,” jelas Tito.
Upaya tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, terutama pemulihan infrastruktur dasar dan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Tito juga meminta percepatan pemulihan sungai, tanggul, jembatan dan irigasi karena berkaitan langsung dengan sawah, permukiman, serta risiko banjir susulan menjelang musim hujan.
Melalui Renduk PRRP Sumatera, pembangunan kembali infrastruktur permanen menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana dengan prinsip build back better, safer and sustainable atau membangun Kembali dengan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. (*)







