KLIKPOSITIF – Pemerintah terus memperkuat sektor pertanian melalui penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk, serta optimalisasi penyerapan hasil panen petani. Kebijakan tersebut diklaim memberikan kepastian usaha bagi petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah melakukan transformasi tata kelola pupuk bersubsidi dengan memangkas sebanyak 145 regulasi. Langkah ini ditujukan untuk memperlancar distribusi pupuk agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain penyederhanaan regulasi, pemerintah juga menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Sementara itu, melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), harga gabah di tingkat petani turut dijaga guna memberikan kepastian harga dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Upaya penguatan sektor pertanian juga dilakukan melalui optimalisasi penyerapan hasil panen oleh Perum BULOG.
Berdasarkan informasi yang disampaikan BULOG, pengadaan gabah dan beras dalam negeri berhasil mencapai 4,13 juta ton setara beras. Capaian tersebut melampaui target sebesar 4 juta ton dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah BULOG.
Keberhasilan penyerapan hasil panen tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Penguatan cadangan beras nasional dinilai penting untuk mendukung ketersediaan pangan dalam negeri, menjaga stabilitas pasokan, serta memastikan keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berupaya membangun ekosistem pertanian yang lebih kuat, mulai dari kemudahan akses pupuk bersubsidi, kepastian harga hasil panen, hingga jaminan penyerapan produksi petani.
Dengan demikian, penguatan sektor pertanian diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Indonesia.







