Rabu, 18 Nov 2026 - 01:58 WIB
Klikpositif.com - Media Generasi Positif
Tidak ada hasil
Tampilkan semua hasil
  • 🏠
  • News
  • Ekonomi
  • Life
  • Sumatera Pulih
  • Cerpen Kato
  • Pariwisata
  • Semen Padang
  • Bola
  • Tekno
  • Olahraga
  • Pariwara
Tidak ada hasil
Tampilkan semua hasil
KlikPositif.com - Media Generasi Positif
  • 🏠
  • News
  • Ekonomi
  • Life
  • Sumatera Pulih
  • Cerpen Kato
  • Pariwisata
  • Semen Padang
  • Bola
  • Tekno
  • Olahraga
  • Pariwara
Tidak ada hasil
Tampilkan semua hasil
KlikPositif.com - Media Generasi Positif
Tidak ada hasil
Tampilkan semua hasil
  • 🏠
  • News
  • Ekonomi
  • Life
  • Sumatera Pulih
  • Cerpen Kato
  • Pariwisata
  • Semen Padang
  • Bola
  • Tekno
  • Olahraga
  • Pariwara
Home News

Perangi Darurat Narkoba, Pemko Padang Perjuangkan Pendirian Rumah Sakit Rehabilitasi ke BNN Pusat

Muhammad Haikal
Selasa, 17 Nov 2026 | 16:24 WIB
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang semakin serius memperkuat upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Salah satu langkah strategis yang kini diperjuangkan adalah menghadirkan rumah sakit rehabilitasi narkoba di Kota Padang sebagai fasilitas khusus untuk memulihkan para korban penyalahgunaan narkotika.

Keseriusan tersebut ditunjukkan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, melalui kunjungan kerja ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Republik Indonesia di Jakarta, Senin (16/11/2026). Dalam kunjungan itu, Maigus secara khusus meminta arahan dan dukungan BNN Pusat agar Kota Padang dapat segera memiliki fasilitas rehabilitasi narkoba yang representatif dan memenuhi standar nasional.

Maigus hadir bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang Syahendri Barkah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Srikurnia Yati, serta Direktur RSUD dr. Rasidin Kota Padang Lismawati. Rombongan diterima Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, Amrita Devi.

Dalam pertemuan tersebut, Maigus menyampaikan bahwa persoalan narkotika di Kota Padang membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Sebab, penyalahgunaan narkoba tidak lagi terbatas pada kelompok atau lingkungan tertentu, tetapi telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga lingkungan keluarga.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemko Padang. Terlebih, hingga saat ini Kota Padang belum memiliki rumah sakit rehabilitasi khusus yang dapat memberikan pelayanan pemulihan secara terpadu bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Menurut Maigus, upaya memerangi narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui pencegahan dan penindakan terhadap jaringan peredarannya. Pemerintah juga harus memberikan ruang bagi para korban untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang layak sehingga mereka memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

“Kami ingin menyembuhkan korban. Banyak anak-anak Kota Padang yang harus kita selamatkan. Karena itu kami datang ke BNN Pusat, untuk meminta arahan agar Kota Padang bisa punya fasilitas rehabilitasinya sendiri,” ujar Maigus.

Ia menegaskan, pendirian rumah sakit rehabilitasi narkoba merupakan kebutuhan mendesak sekaligus investasi jangka panjang dalam melindungi generasi muda. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh layanan rehabilitasi tanpa harus bergantung pada fasilitas di luar daerah.

“Ini investasi untuk menyelamatkan generasi muda. Kami ingin Kota Padang tidak hanya bersih dari narkoba, tapi juga punya tempat untuk menyembuhkan warganya yang menjadi korban,” katanya.

Sementara itu, Plt Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, Amrita Devi, menyambut baik langkah proaktif Pemko Padang dalam memperjuangkan pendirian rumah sakit rehabilitasi narkoba. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperluas akses pelayanan rehabilitasi bagi masyarakat.

BNN Pusat, kata Amrita, siap memberikan pendampingan sejak tahap perencanaan hingga proses penyiapan fasilitas. Dengan demikian, rumah sakit rehabilitasi yang nantinya dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan rehabilitasi yang berlaku secara nasional.

“BNN siap mendampingi Kota Padang sejak tahap perencanaan, agar RS Rehabilitasi yang dibangun langsung memenuhi standar nasional,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, BNN juga memberikan sejumlah arahan teknis terkait model kelembagaan, standar pelayanan, kebutuhan sumber daya manusia, hingga dukungan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.

Salah satu rekomendasi yang disampaikan BNN adalah menjadikan rumah sakit rehabilitasi narkoba sebagai instalasi atau unit khusus di bawah pengelolaan RSUD dr. Rasidin Kota Padang. Model ini dinilai sebagai pilihan yang paling ideal dan relatif cepat untuk direalisasikan, karena dapat memanfaatkan struktur kelembagaan, manajemen, serta sumber daya rumah sakit daerah yang telah tersedia.

Pengelolaan melalui RSUD dr. Rasidin dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga dinilai dapat membuat proses perizinan, tata kelola manajemen, serta pembiayaan pelayanan menjadi lebih efisien. Dengan skema tersebut, Pemko Padang tidak harus memulai pembentukan kelembagaan rumah sakit baru dari awal.

Dari sisi kapasitas pelayanan, BNN menyarankan agar fasilitas rehabilitasi tersebut pada tahap awal memiliki kapasitas sekitar 30 tempat tidur. Kapasitas ini menjadi langkah awal untuk membangun pelayanan rehabilitasi yang terukur, dengan tetap memperhatikan kesiapan sarana, prasarana, dan tenaga profesional.

Baca Juga

Dari Musala Menjadi Masjid, Fadly Amran Harapkan Masjid Al Furqan Perkuat Pembinaan Umat

Selasa, 17 Nov 2026 | 20:29 WIB

Fadly Amran Jalani Verifikasi Anugerah Dwija Praja Nugraha, Paparkan Program Pendidikan Kota Padang

Selasa, 17 Nov 2026 | 20:25 WIB

BNN juga menekankan pentingnya pemenuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang penanganan penyalahgunaan narkotika. Tenaga minimal yang perlu disiapkan antara lain dokter terlatih adiksi, perawat terlatih NAPZA, psikolog atau psikiater, konselor adiksi bersertifikat, pekerja sosial, apoteker, serta tenaga administrasi pendukung.

Selain kesiapan kelembagaan dan tenaga profesional, rumah sakit rehabilitasi yang direncanakan harus memenuhi standar pelayanan sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 24 Tahun 2017 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8807:2022. Fasilitas tersebut juga harus mempersiapkan akreditasi Kementerian Kesehatan serta memperoleh status sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Untuk mendukung percepatan rencana tersebut, BNN Pusat menyatakan komitmennya memberikan dukungan secara menyeluruh. Bentuk dukungan itu meliputi bimbingan teknis pemenuhan SNI 8807:2022, pelatihan dan sertifikasi konselor adiksi, serta pelatihan detoksifikasi bagi dokter dan perawat yang nantinya bertugas di fasilitas rehabilitasi.

BNN juga membuka peluang bagi tenaga kesehatan dan tim persiapan dari Kota Padang untuk mengikuti program magang di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Bogor. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung mengenai sistem pelayanan, penanganan pasien, serta pengelolaan fasilitas rehabilitasi narkoba sesuai standar nasional.

Tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas kesehatan, BNN turut mendorong Pemko Padang memperkuat upaya pencegahan dan rehabilitasi berbasis masyarakat melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), khususnya di kelurahan-kelurahan yang masuk kategori rawan narkoba.

Melalui pendekatan tersebut, penanganan penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat dilakukan lebih dekat dengan lingkungan masyarakat. Upaya deteksi dini, pendampingan, serta pemulihan bagi penyalahguna dapat diperkuat melalui keterlibatan unsur pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan berbagai komponen sosial lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Pemko Padang dan BNN Pusat sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta Penyelenggaraan Rehabilitasi.

Di tingkat daerah, Pemko Padang akan segera membentuk Tim Percepatan Pendirian Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba. Tim ini nantinya bertugas mengoordinasikan berbagai kebutuhan persiapan, mulai dari kajian kelayakan, perencanaan kelembagaan, kebutuhan sumber daya manusia, hingga kesiapan sarana dan prasarana.

Pemko Padang juga akan menyusun kajian kelayakan serta desain tata kelola rumah sakit rehabilitasi yang mengacu pada standar SNI. Selain itu, pemerintah daerah akan mengajukan permohonan resmi kepada BNN Pusat untuk mendapatkan pendampingan dan bimbingan teknis dalam setiap tahapan persiapan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemko Padang untuk memperkuat penanganan narkotika secara terpadu. Tidak hanya menekan peredaran gelap dan mencegah penyalahgunaan, tetapi juga memastikan masyarakat yang terjerat narkoba mendapatkan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi dan kembali produktif.

Dengan dukungan BNN Pusat serta kesiapan perangkat daerah dan RSUD dr. Rasidin, pendirian rumah sakit rehabilitasi narkoba di Kota Padang diharapkan dapat segera memasuki tahapan persiapan yang lebih konkret. Kehadirannya kelak diharapkan menjadi salah satu garda pelayanan kesehatan sekaligus benteng penyelamatan generasi muda dari ancaman narkotika.

Tags: Diskominfo PadangMaigus NasirPemko PadangWawako Padang

Berita Lainnya

Dari Musala Menjadi Masjid, Fadly Amran Harapkan Masjid Al Furqan Perkuat Pembinaan Umat

Selasa, 17 Nov 2026 | 20:29 WIB

Fadly Amran Jalani Verifikasi Anugerah Dwija Praja Nugraha, Paparkan Program Pendidikan Kota Padang

Selasa, 17 Nov 2026 | 20:25 WIB

PDAM Padang Rampungkan Perbaikan Pipa DN 400 di Balai Gadang, Distribusi Air Mulai Dinormalisasi

Selasa, 17 Nov 2026 | 16:22 WIB

Wisuda 214 Peserta Sekolah Lansia, Fadly Amran Dorong Warga Emas Tetap Sehat, Mandiri dan Produktif

Selasa, 17 Nov 2026 | 16:21 WIB
Selanjutnya
Sejumlah pekerja melakukan perakitan dan pengikatan besi tulangan sebagai bagian dari pekerjaan struktur pembangunan Jembatan Rangek di Batang Aia Rangek, Jorong Pauah, Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Jumat (13/11/2026). Pembangunan jembatan diharapkan dapat memulihkan konektivitas masyarakat serta mendukung kembali aktivitas sosial dan ekonomi warga pascabencana. (DOK. TIM MEDIA SATGAS PRR)

Libatkan Warga Setempat, Jembatan Rangek Dibangun Permanen dengan Anggaran Rp710 Juta

Tinggalkan komentar

Informasi

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Iklan
  • Terms Of Use
  • Privacy Policy
  • Disclaimer

Kategori

  • 🏠
  • News
  • Ekonomi
  • Life
  • Sumatera Pulih
  • Cerpen Kato
  • Pariwisata
  • Semen Padang
  • Bola
  • Tekno
  • Olahraga
  • Pariwara

Networks

  • 🌎 KlikPositif
  • 🌎 KataSumbar
  • 🌎 Classy FM
  • 🌎 Classy Production
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Iklan
  • Terms Of Use
  • Privacy Policy
  • Disclaimer

© 2022 Klikpositif - Media Generasi Positif by Classy Corp.

Tidak ada hasil
Tampilkan semua hasil
  • 🏠
  • News
  • Ekonomi
  • Life
  • Sumatera Pulih
  • Cerpen Kato
  • Pariwisata
  • Semen Padang
  • Bola
  • Tekno
  • Olahraga
  • Pariwara