AGAM, KLIKPOSITIF — Pemulihan sektor pendidikan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat. Hingga 22 September 2026, sebanyak 4.922 sekolah terdampak di tiga provinsi tersebut telah kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti dalam laporan perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang pendidikan dasar dan menengah secara virtual, Rabu (23/9). Kegiatan tersebut turut diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd Lutfi, bersama sejumlah pemerintah daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Abdul Mu’ti mengatakan, pemulihan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Pemerintah, kata dia, menempatkan keberlanjutan hak belajar anak sebagai prinsip utama dalam proses pemulihan.
“Sekolah bukan sekadar bangunan. Sekolah adalah tempat anak-anak kita memulihkan rasa aman dan kembali menata harapan,” ujar Abdul Mu’ti.
Ribuan Sekolah Kembali Beraktivitas
Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 3.120 sekolah berada di Aceh, 1.149 sekolah di Sumatera Utara, dan 653 sekolah di Sumatera Barat.
Sebanyak 4.821 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di gedung asal. Sementara itu, 99 sekolah masih menggunakan ruang kelas darurat sambil menunggu kepastian lahan relokasi atau penyelesaian pembangunan ruang kelas permanen. Selain itu, terdapat dua sekolah yang masih menumpang di bangunan lain.
Menurut Abdul Mu’ti, keberhasilan pemulihan pendidikan tidak hanya dilihat dari kembalinya fungsi bangunan sekolah. Pemulihan juga harus memastikan setiap anak di wilayah terdampak memperoleh layanan pendidikan secara berkelanjutan serta memiliki lingkungan belajar yang lebih aman dan tangguh menghadapi risiko bencana.
Anggaran Pemulihan Capai Rp5,6 Triliun
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5,6 triliun untuk pemulihan sektor pendidikan di tiga provinsi terdampak. Anggaran tersebut terdiri atas APBN eksisting sekitar Rp4,22 triliun dan tambahan anggaran belanja sebesar Rp1,39 triliun.
Program revitalisasi menyasar 3.132 sekolah dengan nilai anggaran sekitar Rp3,03 triliun. Seluruh sekolah yang masuk program tersebut telah menandatangani perjanjian kerja sama, sementara dana yang telah disalurkan ke rekening sekolah mencapai Rp2,63 triliun.
Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 562 sekolah telah menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen. Kemudian 1.954 sekolah telah mencapai progres lebih dari 50 persen, sedangkan 616 sekolah masih berada di bawah atau menuju progres 50 persen.
Sekolah dengan progres fisik di bawah 50 persen menjadi salah satu fokus pendampingan pemerintah dalam tahap pemulihan berikutnya.
Relokasi Sekolah Jadi Perhatian
Selain rehabilitasi bangunan, relokasi sekolah menjadi salah satu tantangan utama dalam pemulihan pendidikan pascabencana. Pemerintah mencatat terdapat 97 sekolah yang diusulkan untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.
Dari jumlah tersebut, 34 sekolah telah memasuki tahap pembangunan, tiga sekolah batal direlokasi, sedangkan 60 sekolah belum dapat memulai pembangunan karena masih menunggu kepastian lahan.
Kabupaten Agam termasuk daerah yang menjadi perhatian dalam percepatan penyediaan lahan relokasi bersama sejumlah daerah lainnya di tiga provinsi terdampak. Abdul Mu’ti meminta pemerintah daerah segera menetapkan lahan dan menyelesaikan dokumen hibah. Pemerintah juga mendorong Kementerian ATR/BPN mempercepat proses registrasi dan sertifikasi tanah.
Kepastian lahan dinilai penting agar anggaran pembangunan sekolah dapat segera disalurkan dan proses pemindahan sekolah ke lokasi yang lebih aman dapat dilakukan.
Dukungan Sarana dan Bantuan bagi Pendidik
Pemulihan pendidikan juga mencakup penyediaan sarana pendukung. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp688,8 miliar untuk meubelair, perlengkapan sekolah, alat permainan edukatif, peralatan olahraga, laboratorium, hingga ruang kelas darurat.
Dukungan psikososial dan pelatihan kesiapsiagaan bencana juga diberikan kepada 90.962 guru. Sementara bantuan senilai Rp315,08 miliar disiapkan bagi 52.513 pendidik dan tenaga kependidikan yang terdampak bencana.
Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah juga memberikan bantuan kepada 1.578.409 siswa di 53 kabupaten/kota terdampak dengan total anggaran akan memperkuat pendampingan terhadap sekolah dengan progres pembangunan yang masih rendah, mempercepat proses relokasi, mengawal distribusi sarana dan buku pembelajaran, serta meningkatkan koordinasi Rp1,16 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 380.673 siswa berada di Sumatera Barat.
Ke depan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperkuat pendampingan terhadap sekolah dengan progres pembangunan yang masih rendah, mempercepat proses relokasi, mengawal distribusi sarana dan buku pembelajaran, serta meningkatkan koordinasi untuk memastikan akses yang aman menuju sekolah.
Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan pendidikan pascabencana tidak semata-mata berfokus pada pembangunan kembali gedung sekolah, tetapi juga memastikan tersedianya lingkungan belajar yang aman, berkualitas, dan tangguh terhadap bencana.
