PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong percepatan dukungan pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta pembangunan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Upaya tersebut dibahas Wali Kota Padang Fadly Amran saat melakukan audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar) Maria Doeni Isa beserta jajaran di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Padang, serta Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Padang menyinergikan kebutuhan daerah dengan dukungan pemerintah pusat, terutama untuk mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta pembangunan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Fadly mengatakan, persoalan air bersih menjadi salah satu perhatian yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Karena itu, Pemko Padang terus mencari skema yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memperkuat sistem penyediaan air minum bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Salah satu yang dibahas adalah pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui kerja sama dengan Universitas Andalas (Unand).
Menurut Fadly, kerja sama tersebut telah menemukan titik terang dan diharapkan dapat segera masuk pada tahapan pembangunan. Pemko Padang juga mendorong agar cakupan SPAM tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur utama, tetapi dapat diperluas hingga sambungan rumah.
“Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” ujar Fadly.
Ia menilai perluasan layanan hingga sambungan rumah penting untuk memastikan masyarakat yang berada di wilayah rawan kekeringan dapat memperoleh akses air bersih secara lebih langsung.
Wilayah Kecamatan Pauh dan Kuranji menjadi salah satu perhatian Pemko Padang karena masyarakat di kawasan tersebut turut menghadapi persoalan ketersediaan air bersih ketika kondisi kekeringan terjadi.
Selain SPAM yang dikembangkan bersama Unand, Fadly juga menyoroti rencana pembangunan SPAM Gunung Pangilun. Menurutnya, proyek tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat sistem penyediaan air bersih di Kota Padang.
Namun, pembangunan SPAM Gunung Pangilun masih menghadapi persoalan keterbatasan lahan.
Dari kebutuhan lahan sekitar 13.000 meter persegi, lahan yang saat ini tersedia baru mencapai 8.175 meter persegi. Kondisi tersebut membuat Pemko Padang bersama BPBPK Sumbar perlu mencari solusi teknis agar pembangunan tetap dapat direalisasikan secara optimal.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” kata Fadly.
Dalam audiensi tersebut, Fadly juga menyampaikan kebutuhan percepatan pembangunan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) di Kota Padang.
Ia menilai pembangunan fasilitas tersebut dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mengurangi persoalan sampah sekaligus meningkatkan nilai guna sampah yang selama ini berakhir di tempat pemrosesan akhir.
Konsep RDF memungkinkan sampah yang telah melalui proses pemilahan dan pengolahan dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif. Bagi Kota Padang, keberadaan industri semen juga menjadi peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil olahan sampah tersebut.
Fadly menekankan pentingnya membangun pola pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, terutama melalui pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” ujarnya.
Menurut dia, pengelolaan sampah tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga dapat diarahkan menjadi bagian dari sistem ekonomi sirkular apabila dilakukan secara terintegrasi.
Selain air bersih dan pengelolaan sampah, pembahasan juga mencakup penanganan kawasan dan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Pemko Padang mendorong agar program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terutama untuk memulihkan infrastruktur dasar dan layanan masyarakat di kawasan terdampak banjir.
Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai kebutuhan yang disampaikan Pemko Padang melalui perencanaan teknis dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Untuk program SPAM yang dikembangkan bersama Unand, BPBPK Sumbar menargetkan penyusunan detail engineering design (DED) hingga sambungan rumah dapat dirampungkan pada awal Januari 2027.
Setelah tahapan perencanaan teknis tersebut selesai, proses lelang ditargetkan dapat dilakukan pada Maret 2027. Selanjutnya, pembangunan direncanakan berlangsung sepanjang 2027 hingga 2028.
Sementara untuk pembangunan TPST/RDF, Maria menyebut dukungan akan dilanjutkan melalui review DED dengan menyesuaikan kondisi lahan yang telah ditetapkan.
Langkah tersebut diperlukan agar desain pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan sekaligus memastikan fasilitas yang dibangun dapat berfungsi secara optimal.
Adapun untuk SPAM Gunung Pangilun, BPBPK Sumbar akan melakukan pengujian kelayakan teknis terhadap lahan yang tersedia seluas 8.175 meter persegi.
Pengujian tersebut menjadi bagian penting untuk menentukan langkah teknis pembangunan, mengingat luas lahan yang tersedia belum memenuhi kebutuhan awal yang diperkirakan mencapai sekitar 13.000 meter persegi.
Proyek SPAM Gunung Pangilun sendiri mendapat dukungan dengan pagu indikatif sekitar Rp400 miliar. Karena itu, BPBPK Sumbar akan mengoptimalkan kajian teknis agar keterbatasan lahan tidak serta-merta menghambat rencana pembangunan.
Di sisi lain, Maria menegaskan penanganan kawasan yang terdampak banjir juga membutuhkan perencanaan yang matang. Infrastruktur dasar permukiman menjadi salah satu komponen yang akan dimasukkan dalam lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Untuk penanganan kawasan terdampak banjir, DED diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” ujar Maria.
Ia menekankan pentingnya identifikasi seluruh kebutuhan sebelum tahapan pelelangan dilakukan. Dengan demikian, pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan dapat mencakup kebutuhan utama kawasan terdampak secara menyeluruh.
Audiensi antara Pemko Padang dan BPBPK Sumbar tersebut sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan serta pembangunan infrastruktur dasar.
Pemko Padang berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus diperkuat sehingga berbagai program strategis, mulai dari penyediaan air bersih, pengolahan sampah hingga rehabilitasi infrastruktur pascabencana, dapat segera diwujudkan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
