KLIKPOSITIF- Sejumlah buruh menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (10/9/2026). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait perlindungan dan kesejahteraan pekerja, termasuk persoalan potongan aplikasi yang dirasakan memberatkan pengemudi transportasi daring.
Dalam orasinya, perwakilan driver Maxim, Darma, menyampaikan keluhan terkait potongan yang diberlakukan melalui aplikasi. Menurutnya, pajak aplikasi dan fitur turbo dinilai cukup memberatkan para driver, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Potongan aplikasi dan fitur turbo sangat memberatkan kami sebagai driver,” ujar Darma dalam aksi tersebut.
Sekitar setengah jam massa berorasi, sejumlah perwakilan DPRD Sumbar datang menemui peserta aksi. Namun, massa meminta agar Ketua DPRD Sumbar yang langsung menemui mereka.
Aksi kemudian dihentikan sementara saat azan Zuhur berkumandang. Setelah itu, massa kembali melanjutkan aksi hingga Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Chissa Putra bersama sejumlah anggota Komisi II dan Komisi III serta Sekretaris DPRD Sumbar turun menemui peserta aksi.
Iqra Chissa kemudian menerima tuntutan yang disampaikan massa. Sikap tersebut disambut tepuk tangan dan sorakan dari peserta aksi.
Adapun 10 tuntutan yang disampaikan massa aksi yakni:
Mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro buruh.
Menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi, sistem outsourcing, PKWT, serta mencegah penyalahgunaan pemagangan.
Menjamin hak upah buruh secara layak dan bermartabat.
Menjamin dan melindungi pekerja platform serta pekerja yang terdampak transisi iklim.
Menjamin hak pesangon buruh dan mencegah PHK sepihak.
Memperkuat serikat pekerja serta menjamin kebebasan berserikat dan hak mogok kerja.
Menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan.
Memberikan sanksi dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak buruh.
Menjamin dan melindungi buruh perempuan, buruh disabilitas, serta pekerja rentan lainnya.
Menjalankan program upskilling dan reskilling bagi buruh Indonesia.
Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Chissa Putra mengatakan pihaknya akan meneruskan tuntutan tersebut kepada pihak yang berkompeten agar dapat ditindaklanjuti.
“Kami akan meneruskan hal ini pada yang berkompeten, sehingga kawan-kawan semua lebih nyaman dalam bekerja dan mendapatkan yang terbaik,” ucap Iqra, disambut gemuruh teriakan senang dari peserta aksi.
Ia menegaskan, DPRD Sumbar memiliki kewajiban memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk memastikan masyarakat dapat memperoleh kehidupan dan pekerjaan yang layak.
“Kami akan selalu melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat, dalam menjalani pekerjaan dengan rasa nyaman,” tambahnya.
Aksi berlangsung hingga sekitar pukul 14.20 WIB. Massa kemudian mulai membubarkan diri setelah tuntutan mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar bersama sejumlah anggota dewan dan Sekretaris DPRD Sumbar.
Sementara itu, personel kepolisian yang melakukan pengamanan juga menggelar apel setelah aksi berakhir.
