PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus mencari cara kreatif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Salah satunya melalui Gebyar Pajak Kota Padang yang memadukan edukasi perpajakan dengan pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang dinilai tertib.
Kegiatan tersebut berlangsung meriah di kawasan Car Free Day (CFD) depan Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (30/8/2026) pagi. Hadir dalam kegiatan itu Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Gubernur Sumbar yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Medi Iswandi, Kepala Bapenda Sumbar Al Amin, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sumbar Teguh Afrianto, Kepala UPTD Samsat Padang Defrizal, unsur Forkopimda Sumbar, pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumbar dan Pemko Padang, serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Gebyar Pajak Kota Padang digelar Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang telah menjalankan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor secara tertib.
Tak sekadar mengandalkan pendekatan berupa sanksi atau denda, kegiatan tersebut menawarkan pola berbeda dengan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang patuh. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan berkesempatan memperoleh sejumlah hadiah menarik, mulai dari empat hadiah perjalanan umrah, tiga sepeda motor listrik, emas 5 gram, hingga berbagai hadiah lainnya.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengapresiasi pelaksanaan Gebyar Pajak tersebut. Menurutnya, kegiatan itu merupakan inovasi yang tepat untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus memberikan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.
“Gebyar Pajak ini sangat tepat dilakukan sebagai sarana edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Selama ini kita lebih mendorong masyarakat dengan punishment. Hari ini ada inovasi dengan memberikan reward, dan ini luar biasa,” ujar Maigus.
Ia menilai pendekatan melalui penghargaan dapat menjadi stimulus positif bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus menunggu adanya sanksi.
Menurut Maigus, kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor tidak semestinya hanya dibangun melalui instrumen punishment. Penghargaan kepada masyarakat yang telah patuh juga penting sebagai bentuk pengakuan sekaligus motivasi agar kebiasaan membayar pajak tepat waktu terus dipertahankan.
“Reward seperti ini perlu dikembangkan sebagai alternatif. Masyarakat yang telah tertib membayar pajak diberikan penghargaan, sehingga semakin banyak masyarakat yang terdorong untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu,” katanya.
Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Maigus mengatakan Kota Padang memiliki posisi strategis untuk menjadi contoh dalam peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
Ia berharap kesadaran tersebut tidak hanya muncul ketika masa pembayaran pajak sudah mendekati jatuh tempo, tetapi tumbuh menjadi kebiasaan masyarakat untuk membayar kewajiban sejak jauh-jauh hari.
“Mudah-mudahan Gebyar Pajak tahun ini dapat menjadi motivasi bagi wajib pajak untuk semakin tertib dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kami juga mengimbau warga Kota Padang untuk semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu,” tutur Maigus.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sumbar Al Amin menjelaskan, hadiah yang disediakan dalam Gebyar Pajak Kota Padang merupakan hasil kolaborasi dan kontribusi sejumlah pihak.
Tiga hadiah perjalanan umrah, kata dia, berasal dari cost sharing Pemerintah Kota Padang dengan UPTD PPD Samsat Sumbar di Padang. Satu hadiah umrah lainnya diberikan Jamkrida. Kemudian tiga sepeda motor listrik merupakan kontribusi Bank Nagari, sedangkan emas 5 gram disediakan oleh Jasa Raharja.
Al Amin menjelaskan, pemberian hadiah utama tersebut memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Salah satu syarat untuk mengikuti undian hadiah utama adalah wajib pajak telah membayar pajak kendaraan bermotor selama tiga tahun berturut-turut tanpa terlambat.
“Sejak 2024 hingga 2026,” kata Al Amin.
Menurutnya, persyaratan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar memiliki konsistensi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan demikian, penghargaan tidak hanya diberikan berdasarkan pembayaran pada satu periode, tetapi juga mempertimbangkan rekam kepatuhan wajib pajak.
Al Amin menambahkan, Gebyar Pajak di Kota Padang merupakan pelaksanaan kedua di tingkat kabupaten/kota di Sumbar. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Pelaksanaan Gebyar Pajak di tengah aktivitas Car Free Day juga memberikan ruang yang lebih luas untuk menyampaikan pesan perpajakan kepada masyarakat. Warga yang datang berolahraga dan beraktivitas di kawasan tersebut dapat sekaligus memperoleh informasi mengenai kewajiban pajak kendaraan bermotor.
Bagi Pemerintah Kota Padang, pola tersebut dinilai sejalan dengan upaya membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang lebih persuasif dan partisipatif.
Maigus berharap pelaksanaan Gebyar Pajak tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau pembagian hadiah. Ia mendorong agar program tersebut terus dikembangkan dengan inovasi yang semakin menarik sehingga mampu menjangkau lebih banyak wajib pajak.
Dengan pendekatan penghargaan, masyarakat diharapkan memiliki dorongan untuk membayar pajak lebih awal, tertib, dan tidak menunggu hingga mendekati batas waktu pembayaran.
Pada akhirnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang kembali dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Maigus menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, Samsat, Jasa Raharja, perbankan, serta berbagai pihak lainnya menjadi penting untuk terus memperkuat budaya taat pajak di tengah masyarakat.
Gebyar Pajak Kota Padang pun diharapkan menjadi salah satu model pendekatan baru, bahwa membangun kepatuhan tidak selalu harus dimulai dari sanksi, tetapi juga dapat dilakukan melalui apresiasi kepada masyarakat yang telah menunjukkan kedisiplinan.
