PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dan diikuti secara virtual oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat tersebut diikuti 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi. Pertemuan ini menjadi forum evaluasi sekaligus koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyaluran bantuan stimulan rumah rusak serta pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Mendampingi Wakil Wali Kota Padang dalam rapat itu, hadir Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, serta Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
Dalam arahannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan bahwa percepatan penyaluran bantuan menjadi salah satu prioritas pemerintah agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Ia mengungkapkan hingga saat ini realisasi penyaluran bantuan stimulan maupun Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah masih belum sesuai target.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” ujar Suharyanto.
Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan penyelesaian bantuan stimulan bagi rumah rusak ringan dan rusak sedang dapat dituntaskan sepanjang 2026. Sementara itu, pembangunan rumah bagi warga yang mengalami kerusakan berat melalui program hunian tetap ditargetkan selesai paling lambat pada 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Suharyanto juga mengungkapkan pemerintah pusat tengah mengusulkan peningkatan nilai bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Menurutnya, besaran bantuan yang berlaku saat ini dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah yang layak bagi masyarakat terdampak.
“Sambil menunggu keputusan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan, dan BNPB siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah. Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lancar,” katanya.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa Pemko Padang akan terus mempercepat seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan hingga kelurahan.
Menurut Maigus, percepatan penyaluran bantuan merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat yang hingga kini masih menunggu proses pemulihan pascabencana.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” tegasnya.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menyampaikan bahwa Pemko Padang telah menuntaskan penyaluran bantuan stimulan kepada seluruh 55 penerima bantuan rumah rusak ringan dan sedang. Selain itu, pemerintah daerah juga telah mengajukan enam kepala keluarga tambahan sebagai calon penerima bantuan pada tahap berikutnya.
Di sisi lain, pembangunan 23 unit Huntap mandiri saat ini masih menunggu proses pemeriksaan dari Inspektorat BNPB sebelum dapat dilanjutkan ke tahap pelaksanaan.
Hendri menjelaskan, kebutuhan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Kota Padang mencapai 523 unit. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pembangunan akan dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun lembaga kemanusiaan.
Sebanyak sekitar 240 unit Huntap direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, kemudian 183 unit akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan kebutuhan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
Ia menambahkan, progres pembangunan Huntap mulai menunjukkan perkembangan positif. Saat ini pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan. Sementara pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026.
“Saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan, sedangkan pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026. Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” ujar Hendri.
Melalui rapat evaluasi tersebut, pemerintah pusat dan daerah kembali menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Dengan percepatan penyaluran bantuan, pembangunan hunian tetap, serta dukungan berbagai pihak, diharapkan masyarakat terdampak dapat segera kembali memiliki tempat tinggal yang aman, layak, dan nyaman sehingga proses pemulihan sosial maupun ekonomi dapat berjalan lebih cepat.
