PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi melalui sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat strategis yang dipimpin Wali Kota Padang Fadly Amran bersama jajaran BWS Sumatera V Padang di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (29/6/2026).
Pertemuan itu menjadi langkah penting dalam memastikan percepatan penanganan dampak bencana yang selama ini melanda sejumlah kawasan di Kota Padang. Pembahasan tidak hanya berfokus pada pemulihan pascabanjir, tetapi juga menyusun strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan penataan ruang yang lebih adaptif.
Hadir dalam rapat tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi beserta jajaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta, Camat Pauh Yandry, Camat Kuranji Rozaldi Rosman, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, serta Camat Nanggalo David Ferdinand.
Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas secara rinci, mulai dari penyelesaian persoalan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai instrumen mitigasi bencana.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa keberhasilan program rehab-rekon sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak. Karena itu, ia telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, hingga lurah agar mempercepat penyelesaian seluruh kebutuhan di lapangan sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai sesuai target pada Agustus 2026.
“Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Fadly.
Menurutnya, pemerintah daerah juga siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proyek, termasuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan yang menjadi salah satu tantangan utama di lapangan.
Fadly bahkan membuka peluang relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan dengan tingkat risiko bencana tinggi apabila hal tersebut menjadi solusi terbaik untuk melindungi keselamatan masyarakat.
“Kita juga akan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan kawasan rawan bencana, termasuk membuka opsi relokasi warga jika menjadi solusi terbaik demi keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi memastikan pihaknya siap melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang yang didukung pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1,1 triliun melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia menjelaskan, tahap awal pelaksanaan proyek akan difokuskan pada rehabilitasi jaringan irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago. Selain itu, penanganan sejumlah titik rawan banjir juga menjadi prioritas melalui pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing sungai, serta pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.
Menurut Reski, seluruh infrastruktur tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengendalian banjir sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis, tetapi juga bergantung pada percepatan penyelesaian persoalan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya, sehingga target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi,” kata Reski.
Ia menambahkan, seluruh rangkaian pekerjaan ditargetkan selesai dalam kurun waktu tiga tahun. Dengan rampungnya proyek tersebut, diharapkan sistem pengendalian banjir Kota Padang menjadi lebih kuat sehingga mampu meminimalkan dampak bencana terhadap permukiman, fasilitas umum, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Rapat strategis ini sekaligus menegaskan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Padang dan BWS Sumatera V Padang untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek prioritas pascabencana. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan tidak hanya memulihkan kerusakan akibat bencana, tetapi juga membangun sistem perlindungan yang lebih tangguh demi keselamatan masyarakat Kota Padang di masa mendatang.
