PADANG, KLIKPOSITIF – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Menurutnya, data ekonomi yang akurat menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumbar bersama Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (28/6/2026).
Mahyeldi menegaskan Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk memotret kondisi dan dinamika perekonomian daerah secara menyeluruh.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita akan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan perkembangan usaha di Provinsi Sumatera Barat. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat dunia usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur mengapresiasi Badan Pusat Statistik (BPS) beserta seluruh pihak yang telah mempersiapkan pelaksanaan sensus di Sumbar. Menurutnya, data yang valid sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan, monitoring, hingga evaluasi pembangunan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan munculnya berbagai jenis usaha baru.
“Melalui data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur ekonomi, hingga peningkatan daya saing pelaku usaha,” katanya.
Mahyeldi juga memberikan apresiasi kepada BPS Provinsi Sumbar yang telah menerjunkan sebanyak 5.480 petugas sensus untuk melakukan pendataan lapangan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ia mengajak seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memberikan dukungan agar proses pendataan berjalan lancar.
“Data masyarakat dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang. Data tersebut akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan usaha, pelatihan, perbaikan pasar, hingga kemudahan perizinan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi menyebut pencanangan Sensus Ekonomi 2026 menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadirkan data ekonomi yang berkualitas. Karena itu, ia berharap dukungan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, BUMD, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha, agar seluruh aktivitas ekonomi di Sumatera Barat dapat tercatat secara menyeluruh.
Kepada para petugas sensus, Gubernur berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh semangat, profesional, serta menjunjung tinggi integritas sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.
Sementara itu Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengapresiasi komitmen Pemprov Sumbar dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, pencanangan yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Car Free Day menjadi momentum yang tepat karena memperlihatkan secara langsung aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, Sumbar memiliki potensi ekonomi yang besar dengan didukung dominasi penduduk usia produktif serta lebih dari 715 ribu unit usaha yang sebagian besar merupakan usaha mikro dan kecil. Oleh sebab itu, data hasil sensus akan menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah.
Sonny juga menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan. Seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kebutuhan statistik dan perencanaan pembangunan serta dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“Kami mengajak seluruh masyarakat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan data yang benar. Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat menyusun berbagai program pembangunan yang semakin tepat sasaran bagi pelaku usaha maupun masyarakat,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Provinsi Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, kepala perangkat daerah, serta berbagai unsur masyarakat dan pelaku usaha.
