PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota Padang mulai mematangkan langkah penyempurnaan regulasi di sektor pendapatan daerah melalui perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (22/6/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran didampingi Wakil Wali Kota Maigus Nasir. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Inspektur Sonny Budaya Putra, Kepala Bapenda Atos, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang menyelaraskan substansi Perda dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui regulasi yang lebih adaptif dan memiliki kepastian hukum.
Dalam arahannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa perubahan Perda tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga harus mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, keseimbangan antara kepentingan fiskal daerah dan pelayanan publik harus menjadi prinsip utama dalam penyusunan regulasi.
“Perubahan regulasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya,” ujar Fadly.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Padang baru saja mengajukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, di mana pendapatan daerah mengalami peningkatan menjadi Rp3,05 triliun. Kondisi tersebut, menurutnya, harus diikuti dengan langkah-langkah nyata untuk mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan daerah tanpa menambah beban masyarakat.
“Kita baru saja mengajukan Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2026. Dalam perubahan tersebut, pendapatan daerah meningkat menjadi Rp3,05 triliun. Hal ini harus kita dukung dengan langkah-langkah konkret agar pendapatan daerah dapat tergali secara optimal tanpa membebani masyarakat,” katanya.
Fadly juga menginstruksikan seluruh OPD penghasil PAD agar lebih jeli memetakan potensi sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Ia meminta setiap perangkat daerah tidak melewatkan peluang munculnya objek pajak maupun retribusi baru yang berpotensi meningkatkan penerimaan daerah.
Menurutnya, inovasi menjadi kunci untuk memperluas basis pendapatan daerah. Sejumlah sektor dinilai masih memiliki ruang besar untuk dioptimalkan, mulai dari pariwisata, perdagangan, perpajakan hingga pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengingatkan bahwa setiap rencana penambahan objek pajak maupun retribusi daerah harus memiliki landasan hukum yang kuat agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia menilai optimalisasi PAD harus dilakukan secara terukur dengan tetap berpedoman pada regulasi nasional yang berlaku.
“Kita harus menggali potensi pajak dan retribusi daerah sekecil apa pun. Pemanfaatan gedung pemerintahan, fasilitas ruang publik, pajak hotel dan restoran, serta berbagai potensi lainnya perlu kita petakan dan optimalkan untuk menghasilkan pendapatan daerah,” ujar Maigus.
Di sisi lain, Kepala Bapenda Kota Padang Atos menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurut Atos, terdapat sejumlah catatan yang perlu disesuaikan dalam revisi Perda, sekaligus mengakomodasi berbagai usulan baru dari OPD penghasil PAD.
“Selain menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri, rapat ini juga diperlukan untuk mengakomodasi sejumlah objek retribusi baru yang diusulkan oleh OPD penghasil PAD, termasuk penyesuaian tarif dan penyelarasan dengan regulasi yang lebih tinggi,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, salah satu poin penting dalam hasil evaluasi Kemendagri berkaitan dengan pengaturan objek retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang membutuhkan penyesuaian dalam Perda. Selain itu, pemerintah daerah juga akan menyempurnakan pengaturan mengenai opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Dengan adanya sinkronisasi tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap perubahan Perda dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperluas sumber Pendapatan Asli Daerah, sekaligus menciptakan tata kelola perpajakan dan retribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha.
