PADANG PANJANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota Padang Panjang terus bergerak cepat mempercepat pemulihan pascabencana dengan memperkuat sinergi dan menyelaraskan langkah bersama Pemerintah Pusat. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh proses penanganan dan pemulihan berjalan tepat sasaran serta benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.
Pemko Padang Panjang dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, serta Jumlah Pengungsi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar secara daring, Selasa (6/1/2026).
Rakor yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut diikuti kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah yang terdampak bencana. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi dalam validasi data kerusakan dan pengungsi, percepatan penyaluran bantuan, hingga perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar berjalan terukur dan berkelanjutan.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya akurasi dan kecepatan pendataan sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan penanganan bencana. Ia meminta seluruh pemerintah daerah memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Data yang akurat menjadi dasar agar bantuan tepat sasaran dan proses pemulihan dapat berjalan optimal,” tegasnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan berbagai bentuk bantuan sosial yang telah disalurkan Kementerian Sosial bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera, termasuk Kota Padang Panjang. Bantuan ini menjadi wujud kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Bantuan yang disalurkan meliputi dukungan hunian sementara maupun hunian tetap berupa bantuan tunai sebesar Rp3 juta per keluarga untuk kebutuhan perabotan rumah tangga. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan jaminan hidup (jadup) sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, yang disalurkan melalui kepala keluarga sesuai jumlah anggota keluarga.
Besaran jadup tersebut ditetapkan berdasarkan kajian bersama Kementerian Kesehatan sebesar Rp15.000 per orang per hari, meningkat Rp5.000 dari ketentuan sebelumnya. Kemensos juga memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi melalui bantuan rintisan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga, sesuai hasil asesmen lapangan.
Sementara itu, Deputi IV BNPB, Jarwansyah, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. BNPB, kata dia, terus melakukan pendampingan teknis, khususnya dalam verifikasi data kerusakan rumah dan fasilitas umum di daerah terdampak.
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Pemko Padang Panjang. Ia menyampaikan, Pemko telah menyalurkan santunan kepada ahli waris 25 korban meninggal dunia, masing-masing sebesar Rp15 juta per korban.
“Pemko berkomitmen memastikan seluruh hak masyarakat terdampak bencana terpenuhi. Kami terus mempercepat pendataan, penyaluran bantuan, serta pemulihan layanan dasar agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas,” ujarnya.
Sebagai bagian dari percepatan pemulihan, Pemko Padang Panjang telah melakukan berbagai langkah, mulai dari percepatan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum melalui koordinasi lintas OPD, penyaluran bantuan sosial dan logistik, pendampingan warga di hunian sementara, hingga pemulihan layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur.
Melalui penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemko Padang Panjang berharap proses pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
