KLIKPOSITIF – Pemerintah Kabupaten Pasaman komidmen mempercepat program perhutanan sosial. Ini ditandai dilaksanakannya Forum Refleksi Tim Koordinasi dan Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS).
Bupati Pasaman, Welly Suhery langsung membuka kegiatan tersebut di Emir Hotel Selasa (9/9). Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Parulian Dalimunte, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Pasaman, kepala OPD terkait, camat, serta wali nagari dari wilayah yang terorientasi terhadap program perhutanan sosial.
Bupati Welly menegaskn, sekitar 60 persen wilayah Pasaman merupakan kawasan hutan yang harus dijaga sekaligus dimanfaatkan secara bijak.
“Di Pasaman sudah terbentuk 39 unit perhutanan sosial yang tersebar di 30 nagari, atau setengah dari jumlah nagari yang ada. Ini merupakan modal besar dalam mengelola potensi hutan secara berkelanjutan,” katanya.
Sesuai peta indikatif perhutanan sosial, terdapat lebih dari 100 ribu hektar lahan yang dapat dioptimalkan. “Artinya, kita punya peluang nyata untuk mengembangkan perhutanan sosial sebagai salah satu sumber penggerak ekonomi masyarakat,” sebutnya.
Dijelaskan Bupati, aspek pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial menjadi penting karena menyangkut kebutuhan dasar warga serta pembangunan ekonomi lokal. Dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah kabupaten, termasuk pembentukan Pokja PPS, fasilitasi, perizinan, hingga pendampingan bagi masyarakat pengelola, diharapkan kebijakan desentralisasi kehutanan benar-benar memberi manfaat nyata.
“Pemberdayaan masyarakat berbasis hutan ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan. Karena itu, mari kita manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Pasaman ke depan,” harapnya.
Acara tersebut juga dirangkai dengan pernyataan bersama Bupati, OPD, camat, dan wali nagari. Selain itu, dilakukan diskusi serta sesi tanya jawab dengan materi mengenai peluang dukungan kabupaten terhadap perhutanan sosial, sekaligus integrasi Pokja PPS dalam RPJMD Kabupaten Pasaman.**
