BUKITTINGGI,KLIKPOSITIF – Pengamat Politik dari UIN Bukittinggi, Hardi Putra Wirman mengatakan kebijakan efiesiensi anggaran dari pusat akan berdampak kepada kepala daerah yang terpilih.
Dia mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan tentu baik ketika penggunaan APBN atau APBD masih boros, kurang efektif, tidak transparan dan tidak produktif.
“Kondisi efisiensi tentu berdampak terhadap kepala daerah terpilih,” ungkapnya, Sabtu 15 Februari 2025.
Dia mengatakan kondisi ini harus diantisipasi kepala daerah, terutama di Bukittinggi agar tak menimbulkan dampak negatif.
“Harus ada antisipasi, misal akan terjadi stagnasi ekonomi. Kalau Bukittinggi sepi, tentu berdampak pada turunnya kunjungan wisatawan. Dampaknya tentu meluas seperti ke pendapatan hotel hingga umkm,” kata Hardi.
Selain itu, kata dia, Pemko Bukittinggi juga harus memastikan proyek infrastruktur yang sedang berjalan tidak berhenti karena adanya efisiensi.
Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah departemen dan lembaga pemerintahan.
Sementara, Wakil Wali Kota Bukittinggi terpilih, Ibnu Asis mengatakan akan mempelajari lebih lanjut dan menyiapkan langkah terkait efisiensi ini untuk menjalankan roda kepemerintahan.
(*)
