Solok, Klikpositif – Peningkatan mutu layanan publik menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Solok di tahun 2025. Pelayanan berkualitas menjadi salah satu indikator pemerintahan yang baik dan bersih.
Menuju peningkatan mutu layanan, Pemerintah Kabupaten Solok di bawah komando Sekda Medison melakukan konsultasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Selasa (21/1/2025).
Kedatangan tim Pemkab Solok diterima langsung oleh Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Meilisa Fitri Harahap, dan Kepala Keasistenan Pencegahan Yunesa Rahman beserta jajaran.
Tampak hadir Asisten Administrasi Editiawarman, Kepala Disdukcapil Ricky Carnova, Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri, Kepala Dinas Sosial Muliyadi Marcos. Kepala DPMPTSP-Naker Aliber Mulyadi hingga jajaran Puskesmas.
Pjs Kepala Ombudsman, Meilisa menjelaskan, untuk penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2025 agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
“Untuk penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 ini memang agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 ini penilaiannya lebih kompleks lagi karena menggunakan opini,” ujarnya.
“Untuk penilaian tahun 2024 ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengelolaan pengaduan, hendaknya diadakan bimbingan teknis terhadap pengelolaan pengaduan minimal 2 kali setahun selain pembinaan dari atasan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Solok meraih peringkat I di Sumatera Barat dalam Penganugerahan Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2024 dengan skor 97,73 zona hijau atau A kualitas tertinggi.
