KLIKPOSITIF — Komunitas Penggiat Literasi Adat Minangkabau di Padang Panjang telah menyampaikan tiga permintaan kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 1, Mahyeldi, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung pada Selasa (1/10/2024).
Permintaan tersebut mencakup percepatan Proses Belajar Mengajar (PBM) Adat, pengadaan guru adat, serta penguatan kelembagaan Nagari sebagai langkah memajukan adat di Sumbar.
Ketiga poin ini dianggap sangat mendesak dan perlu segera direalisasikan untuk menjaga marwah adat Minangkabau yang terancam terkikis oleh perubahan zaman.
“Kami menginginkan agar calon gubernur dapat mengakomodasi ketiga permintaan ini, sebagai bagian dari upaya melestarikan dan menjaga kekayaan adat yang kita miliki,” ujar Albert, salah seorang penggiat adat.
Menanggapi hal tersebut, Mahyeldi menyatakan bahwa permintaan yang disampaikan sejalan dengan visi dan misinya bersama Cawagub Vasko Ruseimy pada Pilgub Sumbar 2024.
Mahyeldi menegaskan bahwa upaya memajukan adat dan penguatan kelembagaan Nagari akan menjadi salah satu prioritas utama jika ia terpilih kembali sebagai Gubernur Sumbar.
“Tiga permintaan tersebut sangat relevan dengan visi kami untuk Sumatera Barat. Kami sangat prihatin dengan banyaknya penyimpangan perilaku yang terjadi akhir-akhir ini, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat luas. Pemajuan adat di nagari dan penguatan unsur-unsur nagari adalah langkah penting untuk meminimalisir hal tersebut,” jelasnya.
Mahyeldi menambahkan bahwa fenomena penyimpangan perilaku seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan persoalan narkoba semakin memprihatinkan di masyarakat.
“Kita sering mendengar tentang penyimpangan perilaku. Ada kasus di mana seorang ayah marah kepada istrinya hingga anak menjadi korban, serta masalah pergaulan bebas dan narkoba,” ungkap Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, penyelesaian permasalahan tersebut tidak bisa hanya bergantung pada aturan hukum semata. Oleh karena itu, adat Salingka Nagari yang selama ini menjadi perekat sosial harus kembali difungsikan secara optimal.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Nagari agar dapat memainkan peran yang lebih aktif, terutama dalam menangani berbagai persoalan sosial.
Kelembagaan adat yang kuat, katanya, dapat menjadi benteng utama dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya yang ada.
“Saat ini, kita melihat bahwa masih banyak kabupaten dan kota di Sumbar yang belum sepenuhnya melaksanakan perda Provinsi terkait peraturan nagari. Ini yang harus diperkuat ke depannya, agar kelembagaan adat dapat berfungsi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” jelas Mahyeldi lebih lanjut.
Mahyeldi berharap, jika dirinya terpilih kembali, pihaknya dapat segera berkolaborasi dengan para pemangku adat untuk memastikan percepatan PBM Adat serta pengadaan guru-guru adat di Nagari.
“Kita tidak hanya ingin mempertahankan adat, tetapi juga mengembangkannya sesuai dengan tantangan zaman,” tutupnya. (mat)
