KLIKPOSITIF – Perkembangan IHK Provinsi Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi pada Juni 2024. Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, IHK Provinsi Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi 0,14% (mtm) pada Juni 2024, lebih rendah dibandingkan Mei 2024 yang sebesar 0,51% (mtm).
Deputi Kepala Perwakilan, Muhamad Irfan Sukarna mengatakan, komoditas utama yang memengaruhi perkembangan harga tersebut adalah naiknya harga berbagai komoditas pangan dan tarif angkutan udara.
“Secara tahunan, Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi sebesar 4,04% (yoy) pada Juni 2024, lebih rendah dibandingkan Mei 2024 sebesar 4,17% (yoy),” katanya melalui rilis yang diterima KLIKPOSITIF.com, Rabu, 3 Juli 2024.
Secara spasial, seluruh kabupaten/kota penghitung inflasi Provinsi Sumatera Barat mengalami inflasi dengan Kabupaten Dharmasraya mencatatkan angka tertinggi.
Kabupaten Dharmasraya mencatatkan peningkatan realisasi inflasi sebesar 0,56% (mtm) pada bulan Juni, lebih tinggi dibandingkan bulan Mei 2024 yang sebesar 0,02% (mtm). Kota Padang mencatatkan inflasi 0,08% (mtm), lebih rendah dibandingkan realisasi Mei 2024 yang sebesar 0,70% (mtm).
Kabupaten Pasaman Barat juga mencatatkan inflasi yang lebih rendah yakni 0,10% (mtm) dibandingkan Mei 2024 yang sebesar 0,24% (mtm).
Sementara itu, laju inflasi Kota Bukittinggi masih bertahan sebesar 0,22% (mtm), sama dengan realisasi inflasi bulan April dan Mei 2024.
Secara tahunan, seluruh kabupaten/kota IHK tersebut tercatat inflasi, dengan rincian dari tertinggi ke terendah Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,71% (yoy), Kabupaten Dharmasraya 4,88% (yoy), Kota Bukittinggi sebesar 3,92% (yoy), dan Kota Padang 3,45% (yoy).
Ia mengatakan, inflasi Provinsi Sumatera Barat pada Juni 2024 terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,20% (mtm) dengan andil inflasi 0,07% (mtm).
Beberapa komoditas dominan yang mempengaruhi inflasi pada kelompok tersebut yaitu, cabai merah, beras, dan cabai rawit dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,13%; 0,03%; dan 0,03% (mtm).
“Meningkatnya harga aneka cabai dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat bencana banjir yang melanda daerah sentra produksi sehingga terjadi gagal panen dan kerusakan lahan,” jelasnya.
Selain itu belum beroperasinya jalan nasional utama Padang-Bukittinggi via Padang Panjang menyebabkan terganggunya distribusi yang turut mendorong biaya logistik.
Kelompok penyumbang inflasi Sumatera Barat selanjutnya adalah kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 0,48% (mtm) dengan andil inflasi 0,05% (mtm).
Komoditas dominan yang mempengaruhi inflasi pada kelompok tersebut adalah peningkatan tarif angkutan udara, sepeda motor, dan angkutan antar kota dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,03%; 0,01% dan 0,01% (mtm).
Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh kelompok infokom dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Kelompok informasi dan komunikasi mencatatkan deflasi sebesar 0,22% (mtm) dipengaruhi oleh turunnya harga laptop/notebook.
Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga tercatat deflasi 0,01% (mtm)
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi tetap terkendali dan berada di sekitar target 2,5±1% (yoy).
Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan pada Juni 2024 antara lain: 1) Menyelenggarakan pasar murah di berbagai kabupaten/kota menjelang Idul Adha;
2) Menjaga kelancaran distribusi pasca bencana melalui percepatan perbaikan akses jalan yang terdampak serta memprioritaskan kendaraan logistik pengangkut komoditas pangan dalam pengaturan lalu lintas; 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harga dan ketersediaan pasokan;
4) Pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersial oleh BULOG; 5) Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis TPID Provinsi Sumatera Barat; serta 6) Peningkatan kegiatan komunikasi efektif pengendalian inflasi yang ditayangkan melalui berbagai kanal untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
Sinergi terus dilanjutkan dengan memperkuat koordinasi dalam mengimplementasikan program pengendalian inflasi pangan secara lebih efektif. Berbagai upaya menjaga inflasi terkendali dalam sasaran tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang inklusif dan berkelanjutan.
