PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) menggelar simulasi peringatan dini dan penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami. Kegiatan ini berlangsung di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kamis (23/11/2023).
Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Andree Algamar menjelaskan bencana gempa bumi dan tsunami jadi bagian dari simulasi yang diselenggarakan dalam rangka antisipasi terjadinya bencana di Kota Padang.
“Tujuan dari kegiatan simulasi gempa bumi dan tsunami ini adalah untuk melatih kesiapsiagaan para pegawai tentang bagaimana mengambil sikap dan tindakan ketika menghadapi bencana gempa bumi. Dengan diadakannya simulasi evakuasi bencana gempa bumi, para pegawai diharapkan tidak panik saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan lainnya” ujarnya.
Andree Algamar menambahkan, Kota Padang memiliki berbagai potensi bencana, salah satunya gempa bumi dan bisa mengakibatkan terjadinya tsunami, kerusakan infrastruktur dan hal lainnya.
“Maka untuk antisipasi hal itu kita lakukan simulasi bagian dari latihan dalam mengantisipasi terjadinya bencana,” sambungnya.
Dalam simulasi itu, pihaknya mensimulasikan berbagai kondisi mulai dari evakuasi yang melibatkan tim Rescue, Pusdalops, dan Pegawai yang berada di lingkungan BPBD Kota Padang dalam menanggani kebakaran, perawatan pertama kepada korban yang mengalami luka-luka serta kaji cepat dalam menghitung landaan yang akan datang.
“Dalam simulasi bencana ini terjadi gempa bumi yang mengakibatkan beberapa bangunan di lingkungan BPBD Kota Padang mengalami rusak berat, sehingga pengungsi tidak bisa kembali ke rumahnya masing-masing sampai menunggu kondisi yang disampaikan oleh BMKG kondisi aman,” jelasnya.
Menurutnya, personel BPBD Kota Padang harus dalam keadaan siap selalu jika terjadi bencana kapan dan dimanapun.
“Seperti kita lihat, para personel sudah terlatih dengan bisa mensimulasikan penangganan bencana dengan cepat dan akurat,” pungkasnya.
Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan bahwa simulasi kali ini seolah-olah terjadi gempa berkekuatan magnitudo 9.1 sehingga semua bangunan hancur dan akhirnya menggunakan gedung BPBD untuk kantor darurat.
“Dalam simulasi tadi saya sudah koordinasi bagaimana menghubungi seluruh Camat dan Lurah untuk mengevakuasi warganya masing-masing, terlebih yang berada di bibir pantai,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa gerakan ini baru bisa kembali dilaksanakan setelah 2 tahun terhenti akibat Covid.
“Dua tahun terakhir ada pandemi Covid sehingga sibuk dan fokus menyelesaikan, namun kini tidak ada salahnya kita juga kembali mensiagakan diri karena potensi bencana masih ada. Dan setidaknya kegiatan ini kita laksanakan minimal 2 kali dalam setahun,” paparnya.
Selain itu pihaknya juga akan menambah serta mensosialisasikan blue line atau tanda Tsunami Save Zone yang sebelumya telah ada.
“Garis tersebut menyatakan batas bebas dari tsunami. Dengan adanya batasan zona bebas tsunami tersebut, masyarakat yang berada di sana, tidak perlu lagi melarikan diri ataupun evakuasi ke tempat yang tinggi,” tutupnya.
