Solok, Klikpositif – Pasca penetapan calon daftar tetap (DCT), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok melangsungkan diskusi publik Pengawasan Pencalonan Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2024.
Diskusi publik yang dilangsungkan di Aula D’relazion Kota Solok, Rabu (15/11/2023) melibatkan pimpinan partai politik, kepolisian dan juga jurnalis. Bawaslu juga menggandeng dosen UIN Imam Bonjol Padang, Aidil Aulya sebagai narasumber.
Ketua Bawaslu Kabupaten Solok, Titoni Tanjung mengatakan, jelang memasuki masa kampanye 28 November 2023 mendatang, perlu ada kesamaan persepsi antara penyelenggara dan pimpinan parpol terkait aturan kampanye.
“Tentunya, pasca penetapan calon perlu terbangun koordinasi semua lini, sehingga pencegahan pelanggaran-pelanggaran pemilu bisa maksimal. Hal tersebut demi berjalannya pemilu yang berkualitas serta minim pelanggaran,” kata Titoni.
Menurutnya, saat ini Bawaslu Kabupaten Solok juga tengah melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang berbentuk Alat Peraga Kampanye (APK). Sebelum penertiban, pihak Bawaslu juga sudah melakukan sosialisasi terhadap partai politik.
Titoni menegaskan, dalam penertiban yang dilakukan tim bersama Satpol PP, pihaknya tetap melakukan pembukaan APK dengan baik. APK yang memang dipasang dekat pemukiman masyarakat dititipkan di rumah warga.
“Sebelum turun, kita sudah minta caleg dan partai untuk menurunkan secara mandiri. Tapi jika masih ditemukan APK tersebut kita buka dan titipkan di lokasi pemasangan. Sementara yang jauh kita amankan sementara ke kantor, nanti bisa diambil kembali” jelasnya.
Sementara itu, Aidil Aulya dalam diskusi panelnya menyebutkan, pemilu 2024 punya tantangan tersendiri. Banyak variabel yang berpotensi dapat memicu konflik pemilu. Hal tersebut harus menjadi atensi bagi semua kalangan.
“Termasuk tahapan kampanye yang menjadi ruang show bagi para kontestan atau aktor politik. Strategi dan media kampanye sangat beragam, mulai dari cara konservatif hingga memanfaatkan kemajuan teknologi,” paparnya.
Menurutnya, dalam masa kampanye berpotensi banyak pelanggaran jika pemahaman terhadap aturan kampanye tidak sampai ke semua lini. Kesamaan persepsi itu penting dan Bawaslu juga harus lebih canggih dalam pencegahan.
“Peran serta masyarakat dalam pengawasan sangat penting karena keterbatasan petugas di Bawaslu. Peserta pemilu juga harus memainkan fungsi pengawasan untuk memastikan haknya dan juga masyarakat,” cetusnya.
Dalam kesempatan itu, juga berlangsung diskusi hangat antara partai politik dan narasumber. Selain ketua Bawaslu, hadir juga langsung komisioner Bawaslu Haferizon, Ir. Gadis serta Plt. Kepala Sekretariat Yoni Saputri.
