PADANG, KLIKPOSITIF — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Wilayah Sumbar mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bersama Pemprov Sumbar dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumbar.
Pencanangan tersebut, terkait tidak stabilnya sejumlah harga komoditas pangan di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Barat (Sumbar).
Dalam sambutannya, Kepala BI Sumbar Wahyu Purnama A, menyampaikan di Indonesia, Inflasi nasional bulan Juli mencapai 4,94%, melewati target 3% +- 1%. Di beberapa daerah terjadi tekanan inflasi yang cukup tinggi, yang berasal dari komoditas volatile foods.
“Termasuk pula di provinsi Sumatera Barat yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2022, dengan inflasi tahunan volatile food mencapai 19,55% (yoy) dan inflasi umum tahunan mencapai 8,01%,” ungkap Wahyu.
Kemudian pada bulan Agustus 2022, dengan terjadinya deflasi sebesar 0,95%, Realisasi inflasi Sumatera Barat, secara tahunan turun menjadi sebesar 7,11% (yoy) dan inflasi volatile food turun menjadi 13,80%.
“Namun angka tersebut masih jauh di atas sasaran target inflasi nasional yang sebesar 3 ± 1%, dan juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi tahunan Sumatera Barat dalam tiga tahun terakhir (2019-2021) yang sebesar 1,96% (yoy),” sebutnya.
“Oleh karena itu, realisasi inflasi tersebut menjadikan Sumatera Barat menjadi provinsi dengan peringkat inflasi ke-2 tertinggi secara Nasional,” imbuhnya.
Lebih lanjut Wahyu menyebutkan, sehubungan dengan semakin tingginya risiko inflasi tersebut, perlu dilakukan upaya pengendalian inflasi yang lebih intensif dan extra effort dari seluruh anggota TPID untuk menjaga inflasi Sumatera Barat agar dapat lebih terkendali.
“Presiden RI, pada Rakornas Pengendalian Inflasi pada tanggal 18 Agustus 2022 lalu telah memberikan arahan agar semua anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah meningkatkan sinergi dan komitmen dalam menjaga inflasi komoditas pangan dan memperkuat ketahanan pangan dengan mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di seluruh wilayah di Indonesia,” ujarnya.
Kemudian kata Wahyu, GNPIP merupakan bentuk aksi nyata yang bersifat nation-wide, untuk merespon tingginya tekanan inflasi komoditas pangan bergejolak (volatile foods), melalui upaya mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sehingga harga pangan dapat dijaga tetap stabil.
“Pada GNPIP Provinsi Sumatera Barat ini ditandai dengan pencanangan Gerakan Menanam Cabe di pekarangan dan polybag (urban farming) dan Pembukaan Pasar Murah, penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung Gerakan GNPIP, pemberian bibit cabe kepada Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani, pencanangan gerakan memproduksi dan menggunakan pupuk organik, pembukaan klaster cabe baru dan program pendampingan digital farming serta pemberian bantuan alsintan dan saprodi,” jelas Wahyu.
Selain itu sebut Wahyu, pihaknya juga menggelar pasar murah juga mendukung pelaksanaan GNPIP dan pasar murah juga akan melakukan pelayanan penukaran uang emisi baru serta sosialisasi program cinta, bangga dan paham Rupiah di lokasi pasar murah tersebut, yang dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Sumbar yang dimulai 19 s.d 22 September 2022.
“Kami berharap melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini dapat memitigasi kenaikan harga pangan sehingga terjaga stabil, memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan,” kata dia.
“Selanjutnya Kami juga berharap GNPIP ini dapat dilaksanakan juga di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Apresiasi kami sampaikan kepada Kabupaten/Kota yang telah memulai rangkaian kegiatan GNPIP dengan melaksanakan gerakan menanam cabe di pekarangan dan pasar murah seperti di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman Barat, Kota Solok, Kab. Padang Pariaman, dan Kota Payakumbuh,” pungkasnya.
