PESSEL, KLIKPOSITIF- Pemkab Pessel (Pesisir Selatan), Sumatera Barat menemukan 4.385 data peserta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak layak dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari hasil uji publik pemerintah setempat.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Wendra Ravikto.
Menurutnya, 4.358 KPM yang tidak layak menerima program bansos itu, antaranya 2.639 karena telah masuk kategoria mampu.
Selain sudah mampu, 86 KPM lainnya tidak layak karena berasal dari golongan PNS, keluarga PNS dan Pensiunan PNS.
Selain itu, 70 KPM lainnya berasal dari perangkat nagari, dan 979 KPM lainnya terdata sudah meninggal dunia.
Sedangkan, 584 KPM lainnya karena graduasi mandiri.
Menurut Wendra, uji publik terkait KPM yang ada dalam DTKS guna validasi kelayakan daftar dan nama penerima.
Sebab selama ini masih banyak pengaduan dari masyarakat, bahkan temuan dari dinas sosial sendiri terkait nama yang tidak layak masuk dalam DTKS atau penerima program bantuan sosial.
Uji publik dilakukan pada tiap-tiap kampung dengan memajang daftar nama penerima, agar masyarakat dapat melihat untuk melakukan sanggah terhadap KPM.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan total masyarakat yang masuk dalam DTKS mencapai 264.404 jiwa atau 52 persen dari 514 ribu jiwa masyarakat daerah itu.
Angka tersebut lebih rendah dari periode November tahun sebelumnya yang sebanyak 264.750 jiwa.
“Kami optimis mereka yang dikeluarkan tidak akan menerima lagi pada periode berikutnya,”ujarnya.
