PESSEL, KLIKPOSITIF- Senator asal Sumbar (Sumatera Barat), Alirman Sori mendorong pemerintah harus tegas dalam menyikapi kelangkaan pupuk bersubsidi yang terus berlangsung.
Kelangkaan pupuk adalah persoalan yang mesti ditangani serius pemerintah. Sebab, kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi secara nasional.
“Semestinya di republik ini tidak ada istilah kelangkaan pupuk atau minyak. Sebab, sumbernya dari kita cukup. Kita bicara minyak, berapa luas lahan sawit di Indonesia. Jika bicara pupuk, kita juga punya banyak. Lalu terjadi kelangkaan, kan aneh itu,” katanya menjawab pertanyaan wartawan di Painan, Senin 21 Februari 2022.
Seiring dengan kondisi pupuk subsidi langka, pihaknya mendorong pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan kebijakan tegas dalam meminimalisir kondisi tersebut.
“Dugaan adanya sindikat mafia pupuk subsidi ini sebenarnya sudah lama. Namun, tindakan tegas yang membuat mereka jera masih belum terlihat di lapangan. Sehingga praktik-praktik tersebut hingga kini masih terus berlanjut,” ujarnya.
Sebab, menurutnya jika tidak segera melakukan tindakan, maka akan merugikan negara dan dampaknya adalah rakyat sendiri.
“Siapapun yang bermain di atas penderitaan rakyat harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tidak boleh dipandang sebelah mata, karena dampaknya sangat berbahaya bagi petani. Jika barang subsidi yang langka, otomatis penderitaan itu bakal bersemayam di seluruh masyarakat,” ucapnya.
Kesempatan itu, Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Pessel, Novermal Yuska menyebut, hingga kini kelangkaan pupuk bersubsidi masih terjadi di Pessel.
Kondisi itu terpantau ketika saat petani memasuki musim tanam. Petani kesulitan mendapatkan pupuk di tingkat kios-kios pengecer.
“Seakan kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, karena masyarakat butuh, ya terpaksa beli juga,” tuturnya.
Sebagai wakil rakyat, ia mengajak seluruh pihak untuk melakukan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi.
Menurutnya, tidak hanya lintas sektor di daerah, namun secara nasional. “Sebab, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan nasional. Jadi tidak main-main,”ujarnya.
