Waket DPD RI Nono Sampono Terima Penghargaan Tokoh Maritim Penggagas RUU Daerah Kepulauan

Pemerintah perlu mengubah cara pandang tentang keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, sehingga dalam kebijakan terutama kebijakan anggaran harus mempertimbangkan laut.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima piagam penghargaan sebagai tokoh maritim pengagas RUU Daerah Kepulauan.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima piagam penghargaan sebagai tokoh maritim pengagas RUU Daerah Kepulauan. (Humas DPD RI)

Klikpositif Supernova Honda (3000 x 1000 piksel)

KLIKPOSITIF — Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima piagam penghargaan sebagai tokoh maritim pengagas RUU Daerah Kepulauan pada malam puncak Musyawarah Nasional (Munas) ll Asosiasi Pemerintah daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), di Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Jumat, 8 Oktober 2021.

Dalam kesempatan yang sama Nono Sampono menegaskan DPD RI bersama pemerintah provinsi, kalangan kampus dan civil society akan terus mendorong percepatan pembahasan dan pengesahaan RUU Daerah Kepulauan. Diharapkan RUU ini bisa dibahas dan disahkan menjadi UU pada akhir tahun ini.

“Perjuangan RUU Daerah Kepulauan ini tidak semata sebagai upaya kita memperjuangkan kemajuan bagi daerah kepulauan, tetapi jauh lebih penting adalah upaya kita untuk mengubah cara pandang atau perspektif negara atas keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan,” kata Nono Sampono.

Nono menyampaikan beberapa catatan kritis terkait perjalanan panjang RUU Daerah Kepulauan. Menurutnya, perjuangan RUU Daerah Kepulauan telah berjalan dalam waktu yang cukup panjang, bahkan mereka yang telah memperjuangkan nasib anak bangsa, penghuni pulau-pulau di Bumi Pertiwi ini sudah tiada.

“Kita adalah pelanjut dan akan menjadi saksi atas jalan panjang perjuangan RUU ini. Apakah ini akan kembali menjadi pekerjaan rumah bagi generasi penerus kita ataukah akan selesai dan berhasil ditangan kita,” ujar Nono Sampono.

Nono Sampono menambahkan, Pemerintah perlu mengubah cara pandang tentang keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, sehingga dalam kebijakan terutama kebijakan anggaran harus mempertimbangkan laut sebagai potensi dan masyarakat yang hidup di pesisir dan kepulauan pada umumnya sebagai aset bangsa yang perlu diberikan hak yang sama untuk maju dan sejahtera.

“Sejumlah tantangan masih akan dijumpai terutama pada eksekutif, dimana butuh kekuatan, kerja sama dan komitmen bersama kita semua untuk memperjuangkan RUU ini dan menjadi legacy kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mengapa demikian karena hal ini senafas dengan visi beliau tentang membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Wilayah kepulauan akan menjadi etalase kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia,” terang Nono Sampono.

Pembukaan kegiatan Munas II Aspeksindo diselenggarakan di atas Kapal Perang KRI Semarang-594 sebagai bentuk kolaborasi Aspeksindo dengan TNI Angkatan Laut (AL) serta upaya untuk membentuk kultur maritim. Kegiatan diselenggarakan pada 8-10 Oktober 2021. (*)

Exit mobile version