Solok, Klikpositif – Komisi Pemberantasan Korupsi RI melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Program itu merupakan upaya KPK dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah.
Ketua Tim Pemeriksa Direktorat Gratifikasi KPK RI, Anjas Prasetio mengatakan, kehadiran KPK di Kabupaten Solok merupakan bagian dari road show yang diselenggarakan di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Sumatra.
“Kami hadir di sini untuk menyambung silaturahim, sekaligus melakukan sosialisasi bagaimana menghindari tindak pidana korupsi. Pengendalian gratifikasi merupakan sebuah bentuk upaya untuk pencegahan korupsi,” ungkap Anjas Prasetio saat pembukaan di Gedung Solok Nan Indah, Rabu (11/10/2023).
Dalam kesempatan itu, Anjas juga memberikan apresiasi terhadap peningkatan indeks penilaian integritas (IPI) Kabupaten Solok. Pada tahun 2021, nilai IPI Kabupaten Solok 69,1 dan naik menjadi 73,5 pada tahun 2022
“Ini sebuah prestasi bagi Kabupaten Solok. Dibandingkan dengan daerah lain yang menjadi sampel di Sumatera Barat, hanya PemKab Solok yang mengalami kenaikan nilai Integritas,” paparnya.
Bupati Solok, H. Epyardi Asda menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran langsung KPK RI ke Kabupaten Solok. Kedatangan KPK menjadi momentum dalam peningkatan upaya-upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
“Untuk itu kami mohon arahan dan petunjuk tentang apa yang bisa dilakukan dan dilarang bagi penyelenggara negara. Harapannya, semua elemen di Pemkab Solok bisa menghindari berbagai bentuk praktik yang menjurus pada korupsi,” papar Epyardi.
Bupati Epyardi Asda juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Kabupaten Solok yang bersih dari korupsi. Sehingga, pembangunan Kabupaten Solok bisa berjalan dengan maksimal dan dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Spesialis Sosialisasi Kampanye KPK RI, Agus Tinus Cahyo, Sekda Kab Solok, Medison, Staf Ahli, asisten, pimpinan OPD, camat dan wali nagari se-Kabupaten Solok. Tidak ketinggalan kepala sekolah dan kepala puskesmas.
