LIMA PULUH KOTA, KLIKPOSITIF- Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri (RKN) angkat bicara terkait peningkatan kesejahteraan guru honorer di daerahnya. Menurut dia, mustahil bisa meningkatkan kesejahteraan guru honorer apabila tidak ada langkah konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Persoalan kesejahteraan guru honorer memang kembali mengemuka seiring dengan dibukanya tes Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum mampu menampung seluruh guru honorer di daerah.
“Kalau kita bicara peningkatan guru honorer tapi tidak bicara caranya itu bullshit saja sebenarnya, karena Lima Puluh Kota tidak ada anggaran,” katanya, baru-baru ini.
Untuk memastikan ketersediaan anggaran, dia menyebut bahwa langkah utama yang harus diambil adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Lima Puluh Kota, kata dia, anggaran yang tersisa di luar belanja rutin dan belanja yang sudah diarahkan hanya Rp200 miliar.
“Itu untuk membangun infrastruktur, membangun yang lain sudah habis anggaran,” jelas RKN.
Karena itu, PAD Lima Puluh Kota yang kini berjumlah Rp89 M harus dapat ditingkatkan sampai Rp300 M pada 2024 nanti. “Saya secara pribadi menargetkan pada 2024 nanti PAD Lima Puluh Kota sudah mencapai Rp300 M. Ketika ini bisa direalisasikan barulah kesejahteraan guru honorer bisa ditangkatkan,” tambahnya.
Menurut dia, target PAD Rp300 M itu bukanlah hal mustahil karena di Lima Puluh kota banyak sumber-sumber PAD yang sampai kini belum mampu dimaksimalkan. Seperti, pajak galian C yang saat ini hanya menyumbang Rp6 M untuk PAD masih bisa ditingkatkan.
“Potensi galian C ini sangat tinggi, kalau saya prediksi itu bisa puluhan miliar. Saat ini, harga dasar penetapan pajak itu rendah, yaitu Rp28 ribu per ton. Kalau daerah lain sudah tinggi ada Rp35 ribu, Rp36 ribu, Rp37 juta, atau bahkan Rp38 ribu. Kita menetapkan pajaknya 25 persen dari harga dasar tapi harga dasarnya rendah. Ini harus dirobah, ditingkatkan dulu harga dasar, sehingga nilai pajaknya juga menjadi naik,” jelasnya.
Selain itu, pajak rumah makan dan restoran yang saat ini menyumbang Rp900 juta untuk PAD juga masih bisa tingkatkan. Berdasarkan penghitungan yang sudah dilakukannya, sektor ini seharusnya bisa menyumbang minimal Rp12 M untuk PAD.
Tidak hanya itu, potensi pariwisata juga harus dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD. Saat ini, kata dia, Gerbang Harau hanya menyumbang Rp1,7 M. Padahal Lembah Harau merupakan salah satu objek wisata unggulan Lima Puluh Kota.
Karena itu, untuk meningkatkan PAD dari Gerbang Harau, pihaknya saat ini tengah mengajukan Ranperda tiket masuk dari Rp5000 menjadi Rp20.000.
“Dalam indikator kinerja pariwisata kita menargetkan peningkatkan jumlah kunjungan dari 700 ribu menjadi 2 juta orang pada 2024. Ketika Ranperda ini disetujui, target kinerja ini tercapai. Maka dari pintu Gerbang Harau saja, itu PAD bisa Rp40 M dari Rp1,7 M. Itu baru satu objek wisata saja dan kita masih punya cukup banyak objek lain yang tidak kalah menjanjikan,” pungkasnya. (*)