PADANG, KLIKPOSITIF-– Komunitas Siaga Tsunami (Kogami) mencatat masih banyak masyarakat yang belum menerapkan rencana antisipasi gempa dan tsunami yang telah disosialisasikan selama bertahun-tahun.
“Kalau menurut hemat saya, belum 15 persen masyarakat yang menerapkan perencanaan siaga bencana yang telah kami sosialisasikan sejak tahun 2005,” kata ketua Kogami Sumbar, Patra Rina Dewi saat dihubungi klikpositif.com, Kamis 30 September 2021.
Ia mengatakan, perencanaan kesiap siagaan bencana yang dimaksud adalah rencana keluarga saat terjadinya sebuah bencana.
“Harusnya, keluarga sudah memiliki rencana jika terjadi gempa atau tsunami,” katanya.
Ia mencontohkan, dirinya telah memiliki perencanaan titik berkumpul dan proses evakuasi mandiri jika terjadi gempa atu tsunami.
“Kami sekeluarga telah memiliki rencana, jika terjadi gempa atau tsunami, kami akan berkumpul di daerah Marapalam dan akan saling menunggu di sana,” katanya.
Setelah itu, ia dan keluarganya akan melakukan efakuasi mandiri ke daerah Bukittinggi dan akan menunggu keluarga lainnya untuk berkumpul di sana selama masa tanggap darurat.
“Jika perencanaan ini sudah ada, kita tidak bingung lagi untuk mencari keluarga kita dan jika dalam masa tanggap darurat salah satu keluarga tidak datang juga, kita sudah ikhlas dengan kemungkinan terburuk,” lanjutnya.
Ia mengatakan, jika masyarakat tidak memiliki rencana tersebut, maka kejadian banyaknya korban seperti di Aceh tahun 2004 lalu akan terulang jika terjadi tsunami di Sumatera Barat.
“Yang terjadi di Aceh kebanyakan karena keluarga tidak memiliki rencana. Saat terjadi gempa, mereka akan saling mencari bahkan ada yang kembali ke daerah rawan tsunami,” lanjutnya.
Ia berharap, pemerintah kembali gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait renacana dan kesiap diagaan kebencanaan keluarga tersebut.
“Kalau pemerintah saat ini menyatakan tidak memiliki anggaran untuk sosialisasi tersebut. Sebenarnya, kalau segala lini dikerahkan, tidak pakai anggaran pun bisa,” katanya.
Ia menyarankan pemerintah agar mengerahkan organisasi-organisasi kepemudaan dan juga PKK serta organisasi masyarakat lainnya untuk melakukan sosialisasi.
