KLIKPOSITIF – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat lakukan pengucapan sumpah dan janji ketua serta wakil ketua definitif periode 2024-2029.
Muhidi dari PKS resmi menjabat sebagai Ketua DPRD, didampingi tiga wakil ketua: Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), M. Iqra Chissa Putra (Golkar), dan Nanda Satria (Nasdem). Penetapan ini menjadi momen penting bagi DPRD Sumatera Barat untuk mulai efektif menjalankan fungsinya.
“Keputusan ini berdasarkan pengesahan Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan No. 100.2.4-4188/2024, tertanggal 4 Oktober 2024. Seluruh tugas pimpinan sementara telah selesai sesuai peraturan, termasuk pembentukan fraksi dan koordinasi dengan pemerintah daerah,” ujar Ketua DPRD Sementara Irsyad Syafar.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Asisten I Pemprov Sumbar, Irwan, mewakili Plt Gubernur Audy Joinaldy, menyampaikan selamat atas peresmian pimpinan DPRD baru. Ia berharap pembentukan alat kelengkapan DPRD bisa segera diwujudkan.
“Agenda penting pemerintahan daerah, seperti pembahasan RAPBD 2025 dan peraturan daerah, kini bisa dijalankan,” ungkap Irwan.
Selanjutnya, Ketua DPRD Defenitif, Muhidi, dalam pidato perdananya menekankan pentingnya kerja sama seluruh anggota DPRD.
“Tugas strategis DPRD tidak bisa berjalan baik hanya dengan pimpinan saja. Kami membutuhkan dukungan penuh dari semua anggota,” tegasnya.
Muhidi juga berjanji akan segera membentuk alat kelengkapan DPRD untuk mempercepat pelaksanaan tugas. “Beberapa agenda penting, termasuk pembahasan RAPBD 2025 dan evaluasi ranperda sebelumnya, harus segera diselesaikan,” jelasnya.
Tantangan ke depan, menurutnya cukup berat. Ia menyoroti ketidakpastian global, transisi kepemimpinan nasional dan daerah, serta perpindahan ibu kota sebagai isu yang perlu disikapi serius oleh DPRD.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Muhidi mengajak semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi.
“DPRD, pemerintah daerah, Forkopimda, perguruan tinggi, dan masyarakat harus bersinergi menghadapi kondisi ini. Kita perlu terus meningkatkan kapasitas DPRD untuk menjalankan fungsi check and balance yang efektif, sehingga pemerintahan daerah bisa berjalan akuntabel dan transparan,” pungkasnya.
