PADANG, KLIKPOSITIF- Berdasarkan data SSGI 2022, saat ini Indonesia masih tercatat memiliki kasus stunting 21,6 persen.
Peningkatan angka stunting disebabkan faktor multidimensi yaitu bisa disebabkan faktor gizi buruk, pengaruh dari pola asuh yang kurang baik, keterbatasan akses kesehatan, kualitas lingkungan atau sanitasi yang tidak sehat, dan kerawanan pangan di rumah tangga.
Berdasarkan Perpres No 72 mengarahkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan oleh seluruh kementerian/Lembaga sesuai tugas fungsi dan ditekankan dilakukan secara konvergensi, sinergi dan integrasi.
Menurut Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, salah satu upaya dalam mewujudkan konvergensi, sinergi dan integrasi adalah dalam penetapan sasaran merujuk pada sasaran yang sama.
Pendataan keluarga dan pemutakhirannya memuat data by name by address yang dilengkapi dengan informasi karakteristik: kependudukan, pemakaian kontrasepsi, pembangunan keluarga, karaktristik rumah layak huni, informasi geospasial serta juga dilengkapi karakteristik sosial ekonomi yang atas koordinasi Kemenko PMK, telah dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan (peringkat kesejahteraan sosial ekonomi dari desil 1 s.d 10).
“Disisi lain, PK juga dapat memberikan informasi peta keluarga-keluarga berisiko stunting,” ungkap Hasto, Selasa (28/11) saat merilis hasil Pemutakhirkan Pendataan Keluarga dan Verifivikasi, Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2023.
Persoalan kemiskinan dan stunting tentunya saling berkaitan. Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang telah memanfaatkan data pendataan keluarga untuk intervensi kemiskinan ekstrim dan terintegrasi.
Dari hasil Pendataan Keluarga telah dilakukan intervensi terhadap 146.442 keluarga berisiko stunting pada desil 1-4 menerima BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Pemanfatan ini meluas, PK juga digunakan sebagai data basis HREIS ( Housing and Real Estate Information System) oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam menentukan Data Backlog kepemilikan rumah dan RTLH, penentuan Housing Que bantuan pembiayaan perumahan.
Badan Pangan Nasional sepanjang 2023 juga telah memberikan bantuan ayam dan telur total kepada 2.837.212 keluarga berisiko stunting secara bertahap (Tahap 1 dan tahap 2).
Kemenko PMK, melalui data P3KE, telah melakukan interoperabilitas pemanfaatan data kepada 37 K/L, pemerintah daerah provinsi, serta 85 persen kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Dari hasil pemutakhiran PK-23, Indikator Kinerja Utama BKKBN Tahun 2023 menunjukan progress yang positif, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih harus dikejar.
Prevalensi pemakaian kontrasepsi modern meningkat menjadi 60,4 persen, persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang meningkat menjadi 23,6 persen, persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) menurun menjadi 11,5 persen, tingkat putus pakai kontrasepsi menurun menjadi 20,3 persen, serta Indeks Pembangunan Keluarga meningkat menjadi 61,43 persen.
“Melalui data dan informasi yang lengkap, akurat dan update kita dapat mengenali keluarga dengan lebih baik,” katanya.
BKKBN bersama Kementerian dan lembaga terkait juga akan lebih baik dalam mendampingi keluarga Indonesia untuk merencanakan dan menjalankan peran dan fungsinya untuk mewujudkan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga.
Produk data mikro hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga ini Saya harapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan intervensi operasional di lapangan yang memberi keyakinan bahwa program yang dirancang dapat ter”deliver” secara cepat dan tepat pada keluarga yang membutuhkan.
BKKBN tentunya mendorong serta membuka pemanfaatan data hasil pemutakhiran ini secara luas untuk dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Stakeholder dan mitra kerja dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku serta perlindungan terhadap kerahasiaan data individu.
“BKKBN tentunya juga terus berbenah. Kami menyadari bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan cakupan dan kualitas data agar para pengambil kebijakan dan pengelola program di berbagai tingkatan dapat mengambil tindakan tepat atas dasar bukti dari data atau informasi yang dikumpulkan,” jelasnya.
Penyelengaraan Satu Data Keluarga di BKKBN melalui SIGA (Sistem Informasi Keluarga) adalah kontribusi dan komitmen BKKKBN dalam upaya menuju Satu Data Indonesia yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
