BUKITTINGGI, KLIKPOSITIF – Tim Internastional Bank for Recontruction and Development (World Bank) akan mengevaluasi pelaksanaan proyek penguatan sosial di Indonesia (Strengthening of Social Feorestry in Indonesia /SSF).
Evaluasi ini dimulai sejak hari ini, Selasa 12 Juli hingga Sabtu 12 Juli 2022, di Bukittinggi.
Proyek SSF dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di bawah Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Dit. PKPS), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL).
Direktur PKPS, Syafda Roswandi menyampaikan, proyek SSF merupakan kerjasama hibah antara Global Environmental Facility (GEF) yang disalurkan melalui World Bank dengan Pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh Kementerian LHK.
Proyek ini efektif dilaksanakan sejak tahun 2021 dan akan berlangsung hingga tahun 2025. Kegiatan proyek difokuskan di 6 kabupaten/kota yang tersebar di 4 provinsi.
“Program ini tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Halmahera Barat,” ungkap Syafda.
Tujuan proyek SSF, kata dia, untuk meningkatkan hak akses masyarakat terhadap kawasan hutan pada areal prioritas untuk pengembangan perhutanan sosial.
“Adapun target proyek yang ingin dicapai adalah pemberian hak akses pengelolaan kawasan hutan seluas 300.000 ha untuk dikelola secara berkelanjutan melalui skema perhutanan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat setidaknya bagi 150.000 jiwa serta mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 9,2 MtCO2e,” jelasnya.
Sementara, Dirjen PSKL Bambang Supriyanto men terima kasih kepada seluruh mitra proyek di keempat wilayah provinsi fokus SSF yang telah memberikan dukungan penuh dalam implementasi proyek di lapangan.
Khusus kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dirjen PSKL memberikan apreasiasi atas dukungannya yang tiada henti kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pengembangan program nasional Perhutanan Sosial (PS).
Lebih lanjut Dirjen PSKL mengungkapkan bahwa pemilihan Sumatera Barat sebagai tempat lokasi rapat evaluasi Proyek SSF kali ini adalah juga terkait dengan beberapa hal.
Provinsi Sumatera Barat telah menyediakan kawasan hutannya untuk memenuhi target luasan hak akses Proyek SSF dalam rangka pengembangan program Perhutanan Sosial di wilayah Kecamatan Harau.
Dukungan dari Pemprov Sumbar
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut baik implementasi proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Limapuluh Kota.
Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengatakan proyek SSF sangat relevan dengan visi, misi dan beberapa program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang sudah tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.
(*)
