BUKITTINGGI, KLIKPOSITIF – Percepatan penurunan stunting saat ini semakin dikebut. Untuk mencapai target, pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki strategi dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
Untuk itu, BKKBN Sumbar bersama mitra kerja dari DPR RI terus gencar melakukan sosialisasi ketengah tengah masyarakat.
Kali ini sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting Bersama mitra kerja Ade Rezki Pratama, dari Komisi IX DPR RI digelar Bukittinggi, yang dipusatkan di Aula Pondok Pesantren Muhammad Nadis Gulai Bancah, Rabu 27 April 2022.
Sosialisasi diikuti ratusan kader SE kota Bukittinggi, yang turut dihadiri Pimpinan Pondok Pesantren Haji Muhammad Nadis Ustadz Novrizal, Lurah Kubu Gulai Bancah Andri Gusfrima, Kepala dinas P3APPKB Kota Bukit Tinggi Tati Yasmarni dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Fatmawti ST.M,eng.
Kepala dinas P3APPKB Bukittinggi meapresiasi kegiatan sosialisasi percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, kehadiran politisi muda Ade Rezki Pratama memberi semangat bagi ibu ibu kader dalam menjalankan tugasnya dilapangan.
Tati yasmarni dalam sambutannya menyampaikan, tema yang dibawa adalah tema yang memang saat ini sedang gencar dilakukan mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga di kabupaten kota sampai ke kelurahan.
Menurut dia, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas sumber daya manusia.
“Berdasarkan data e-PPBGM atau aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, kasus stunting di Bukittinggi mencapai 14% dari jumlah kelahiran.
Persentase itu berasal dari data langsung yang diperoleh oleh kader kami, dimana data itu memang mengukur tinggi badan melengkung, mengukur lingkar lengan dan lain-lain hingga mendapatkan angka 14%.
Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyusun RPJM dan disana atas kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, ditargetkan penurunan angka stunting Bukittinggi harus mencapai 10%.
Tati menambahkan, percepatan pencegahan stunting dilakukan mulai di tingkat kota hingga tingkat kecamatan dan tingkat Kelurahan.
Dengan adanya sosialisasi dari Ade Rezki Pratama, menjadi penyemangat bagi petugas dalam menjalankan tupoksinya dilapangan. Ade dikenal telah banyak memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, dan hingga kini dirasakan dampaknya.
Langkah-langkah untuk memerangi stunting berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 di antaranya adalah melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu dan bayi sejak 1000 hari awal kehidupan, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak serta memenuhi kebersihan. Demikian pula halnya dengan keberadaan jamban yang terawat kebersihannya menjadi kelayakan kesehatan.
Sambutan Ade Rezki
Dalam paparan sosialisasinya, Ade Rezki Pratama menyampaikan, stunting penting untuk dituntaskan karena merupakan program pemerintah pusat yang sering digaungkan Presiden Joko Widodo.
Untuk mencapai kondisi Indonesia emas pada tahun 2045, tentunya angka stunting ini harus dienstaskan dan dibenahi, sambung Ade.
“Stunting erat kaitannya dengan masalah kesehatan dan dipengaruhi oleh beberapa indikator. Seperti sanitasi, ketersediaan rumah layak huni, ketersediaan air bersih serta pola asuh anak dan rumah tangga itu sendiri,” kata Ade.
Ade menambahkan, satu upaya untuk menekan angka stunting, pemerintah pusat dari beberapa kementerian dan lembaga, seperti kementerian keuangan, Kementerian dalam negeri dan BKKBN sebagai motor dan koordinator dari pengentasan stunting, telah duduk bersama untuk menerbitkan formulasi khusus, berupa insentif untuk daerah yang mendapatkan nilai stunting dibawah rata rata nasional.
Insentif baik dalam bentuk dana alokasi khusus ( DAK ) kesehatan dan DAK fisik maupun non fisik. Itu menjadi reward yang diberikan pemerintah pusat terhadap kepala daerah di seluruh Indonesia, tutur Ade.
Politisi muda dari partai Gerindra berharap, para kepala daerah saat ini ataupun calon yang akan ikut pemilihan pada masa yang akan datang, untuk dapat memasukkan pengentasan stunting kedalam program kerja unggulan.
Kepala perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati menyampaikan, berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2021, prevalensi angka stunting nasional saat ini 24,4%. Targetnya pada tahun 2024 mendatang menjadi 14%. Sementara di Sumbar, saat ini berada di angka 23,3%.
Stunting merupakan masalah yang strategis karena menyangkut eksistensi bangsa ke depan. Permasalahan stunting diharapkan dapat ditangani sesuai target yaitu penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024. Target ini diharapkan tercapai agar bonus demografi Indonesia di tahun 2030 bisa bermanfaat bagi bangsa, dengan lahirnya generasi produktif. Untuk mencapai target itu, dibutuhkan kerja keras dan komitmen bersama seluruh pihak terkait, ungkap Fatmawati mengakhiri.
(*/Dina)