PADANG, KLIKPOSITIF – Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meminta agar pihak yang berkepentingan terhadap jaringan teroris NII memberikan penjelasan, sehingga tidak menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat.
Pernyataan itu berkaitan dengan data yang dirilis Mabes Polri terkait keberadaan jaringan teroris Negara Islam Indonesia (NII) yang tersebar di Sumbar.
“Yang punya data soal NII itu polisi, data itu perlu dijelaskan, supaya tidak terjadi bias informasi atau informasinya menjadi liar,” ujar gubernur usai Rapat Koordinasi dengan Forkopimda, Rabu (20/4) di Istana Gubernur.
“Ada yang mengatakan tertangkap seribu, kemudian ada lagi sekian ribu, informasinya sudah bias,” tuturnya.
Sepengetahuannya, Mahyeldi mengaku tidak ada sejarah mencatat NII itu pusatnya di Sumbar. NII ada di daerah lain, dan tak perlu disebutkan pusatnya di Sumbar.
“Sebelum ini juga dikatakan ada sejumlah daerah di Sumbar yang intoleran, kemudian ada berita seperti ini, jangan dikaitkan lagi. Informasi itu perlu disigi lagi,” ujarnya.
Menurut gubernur, sepanjang sejarah Ranah Minang dan Sumatera Barat pada umumnya, tidak ada bibit-bibit pemberontakan. Bahkan sebaliknya, tinta emas sejarah bangsa ini telah mencatat orang Sumbar sebagai para pahlawan pemersatu.
“PRRI hanya sebatas menyampaikan kritikan terhadap kebijakan pusat, bukan hendak berpisah dari NKRI. Masyarakat Sumbar adalah yang terdepan untuk menangkal radikalisme. Kecintaannya pada NKRI telah dibuktikan melalui berbagai peristiwa sejarah bangsa ini. Saya sebagai gubernur akan berada di depan memerangi radikalisme ini,” tegas gubernur.
Mahyeldi didampingi Wakil Gubernur Audy Joinaldy menghimbau untuk menghidupkan kembali lapor 2×24 jam di tingkat rukun tetangga (RT) di setiap daerah. Gubernur juga mengajak masyarakat Sumbar secara bersama-sama saling menjaga dan mencegah radikalisme di lingkungan masing-masing, termasuk meningkatkan pemahaman, melalui penyuluhan-penyuluhan untuk mengantisipasi masuknya paham radikal.
Dalam Rakor Forkopimda tersebut, selain membahas isu radikalisme, juga dibahas berbagai persiapan antisipasi jelang cuti panjang dan mudik lebaran. Hadir dalam rakor tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar, perwakilan dari Polda, Korem 032, Lantamal, Lanud, Kajati Sumbar dan BIN Daerah Sumbar
Dalam rapat, Forkopimda bersepakat akan bersinergi dan berkolaborasi mengantisipsi berbagai masalah yang akan terjadi saat mudik lebaran. Diantara poin-poinnya ialah persiapan jalan dan lalu lintas, destinasi wisata, keamanan para pemudik, kelangkaan BBM dan bahan pokok, kebersihan, serta layanan informasi bagi masyarakat.
Untuk antisipasi kepadatan lalu lintas, Polda Sumbar menyiapkan 2317 personil dari seluruh jajaran, dan ditempatkan di 89 pos yang tersebar di seluruh wilayah Sumbar, khususnya di lokasi rawan macet, rawan bencana, rawan kriminalitas, dan tempat wisata.
Sementara Wakil Ketua DPRD Irsyad Safar menghimbau agar pemerintah menurunkan Satgas BBM guna melakukan pengawasan di SPBU. Termasuk mengaktifkan lagi satgas pangan untuk atrisipasi kelangkaan dan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Irsyad juga meminta agar layanan kesehatan diharapkan beroperasi mulai H-10 dan H+10 tetap siaga. Terkait hal ini, Kadis Kesehatan Sumbar, dr. Lila Yanwar menyebut telah menyiapkan petugas di 35 pos kesehatan yang siap melayani.