Mengenal Letjen Doni Monardo, Putra Minang yang Kini Jadi Orang Nomor Satu di BNPB

Dia menjadi satu-satunya jenderal bintang tiga yang memimpin BNPB sejauh ini

Klikpositif Supernova Honda (3000 x 1000 piksel)

KLIKPOSITIF — Presiden Jokowi sudah resmi melantik Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo sebagai Kepala BNPB menggantikan Laksda Willem Rampangiley yang masa baktinya berakhir pada 2 Januari 2019 ini. Dia menjadi satu-satunya jenderal bintang tiga yang memimpin BNPB sejauh ini.

Memiliki postur tinggi, gagah dan sangat supel bergaul menjadi sebuah kelebihan dari putra asli Nagari Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini. Meskipun berdarah Minang, Letjen Doni Monardo dilahirkan tanggal 10 Mei 1963 di Cimahi, Jawa Barat.

Itu karena anak pasangan Lekol (purn) Nasrul Saad dengan Roeslina ini sejak kecil sudah berpindah-pindah ke beberapa daerah mengikuti pekerjaan bapaknya sebagai polisi militer. Dari Cimahi pindah ke Meulabouh, Aceh Barat. Kemudian pindah ke Lhoksomawe lalu menetap di Banda Aceh sampai SMP.

Pada tahun 1975, keluarga Doni pindah ke daerah asalnya di Padang, Sumbar dan menyelesaikan sekolahnya di SMA I Padang tahun 1981, Doni kemudian melanjutkan pendidikan ke AKABRI dan lulus tahun 1985 serta mendapatkan penempatan pertama pada Komando Pasukan Khusus atau Kopassus tahun 1986 sampai dengan 1998.

Selama di Kopassus dia pernah ditugaskan ke Timor-Timur, Aceh dan daerah lainnya. Pada tahun 1992, Doni menikah dengan seorang wanita asal Kabupaten Solok bernama Santi Ariviani dan dikaruniai tiga anak Azzianti Riani Monardo (1993), Reizalka Dwika Monardo (1997) dan si bungsu Adelwin Azel Monardo (2003).

Pada tahun 1999 hingga 2001, lelaki yang suka kegiatan menembak dan beladiri ini ditugaskan pada Batalion Raider di Bali. Kemudian ditarik kembali ke Paspamres hingga tahun 2004 lalu mengikuti pelatihan counter terrorism ang dilaksanakan di Korea Selatan.

Pada tahun 2005 sampai dengan 2006 Doni ditugaskan di Aceh. Tahun di sana, dia kembali ditarik ke Jakarta bergabung dengan Paspamres. Pada tahun 2006 dipindahkan ke Makasar, Sulawesi Selatan di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau yang lebih dikenal dengan Kostrad.

Salah satu program yang hingga kini dikenang masyarakat Makasar adalah penghijauan beberapa kawasan tandus di Sulawesi Selatan termasuk di sekitar Bandara Hasanuddin. Setelah di Makasar, Doni dipromosikan menjadi Dan Grup A Paspampres hingga 2010.

Selama bertugas mengawal orang nomor satu di Republik Indonesia sudah mengikuti kunjungan Presiden ke-27 negara di dunia. Puas di Paspamres, Doni kemudian diberi kepercayaan menjadi Danrem 061 Surya Kencana Bogor. Pengalaman yang begitu panjang di berbagai daerah menjadi modalnya mengamankan daerah peyangga ibu kota tersebut.

Hanya beberapa bulan menjadi Danrem di Bogor, Doni diberi kepercayaan menjadi Wadankopassus. Salah satu tugas yang melambungkan namanya adalah ketika ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wakil Komando Satuan Tugas untuk pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia.

Tugas ini berhasil dilaksanakan bersama pasukan marinir, perompak ditembak mati dan sebanyak 62 ABK Sinar Kudus berhasil diselamatkan. Atas keberhasilan itu pangkat Doni dinaikkan setingkat menjadi Brigadir Jenderal. Bulan April 2012 Doni mengikuti pendidikan PPSA XVIII di Lemhannas.

Doni ditugaskan menjadi Komandan Paspampres (Danpaspampres) dengan pangkat Mayor Jenderal masa jabatan 15 Juni 2012 hingga 5 September 2014. Kariernya moncer, tanggal 5 September 2014 Doni menjadi Komandan Jenderal Kopassus menggantikan Mayjen TNI Agus Sutomo. Ia menjabat sampai 25 Juli 2015.

Selesai masa tugasnya di Kopassus, Doni langsung ditunjuk menjadi Panglima Komando Daerah Militer XVI/Pattimura dari 25 Juli 2015 hingga 27 Oktober 2017. Pria kelahiran Cimahi ini kemudian ditunjuk menjadi Panglima Komando Daerah (Pangdam) Militer III/Siliwangi hingga Maret 2018.

Doni lalu menjabat Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Keputusan tersebut tertuang dalam Keppres nomor 24/TPA tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. (*)

dari berbagai sumber

Exit mobile version