KLIKPOSITIF — Pengurus DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang juga Anggota Bidang Fatwa MUI DKI Jakarta KH. Aceng Karimullah mengatakan masyarakat Indonesia yang lebih heterogen berbeda agama juga perlu toleransi, apalagi berbeda madzhab.
Persatuan itu harus diperjuangkan dan dirawat dengan berbagai ikhtiar dari setiap unsur.
“Yang perlu ditanamkan, jangan saling menghina atau mencaci karena itu semua ijtihad ulama yang sudah ada dalilnya,kata dia usai Itjima Ulama ke-7 Komisi Fatwa MUI yang ditutup Kamis (11/11) yang menyepkati 12 poin pembahasan.
Menurut dia jangan melihat juga asal mereka dari mana, toh sudah berikrar Bhinneka Tunggal Ika.
“Silakan melestarikan budaya masing-masing, namun ketika sudah bertemu meski agama berbeda, yang dituju hanya persatuan dan kesatuan,” katanya
Ia mengatakan 12 bahasan tersebut adalah makna jihad, makna khilafah dalam konteks NKRI, kriteria penodaan agama, tinjauan pajak bea cukai dan juga retribusi untuk kepentingan kemaslahatan, panduan pemilu dan pemilukada yang lebih bermaslahat bagi bangsa, dan distribusi lahan untuk pemerataan dan kemaslahatan.
Selain itu, mengenai hukum pinjaman online, hukum transplantasi rahim, hukum cryptocurrency, penyaluran dana zakat dalam bentuk qardhun hasan, hukum zakat perusahaan, dan hukum zakat saham.
Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh mengatakan, selama berjalanya Ijtima Ulama ke-7, terjadi permusyawaratan yang saling menguatkan dan mengokohkan. Hal ini lantaran menjadi wujud dari shillatul fikri (ketersambungan pemikiran) yang terjadi karena pertimbangan kemaslahatan.
''Perdebatan ide, gagasan yang justru menguatkan dan mengokohkan, serta meneguhkan ukhuwah dan juga kebersamaan di antara kita,'' ujarnya dalam sambutan penutupan Ijtima Ulama, Kamis.
Kiai Asrorun Niam menambahkan, selama berjalannya musyawarah tidak didasarkan kepada kepentingan yang bersifat personal baik ananiah (egois), hizbiyyah (fanatik sempit), dan lainnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan dalam acara pembukaan Ijtima Ulama meminta masyarakat semakin memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Indonesia menurut orang nomor 1 di Jakarta itu bukanlah persatuan asal-usul, tetapi persatuan tujuan.
Menjadi Indonesia, menurut Anies, adalah bersatu untuk mencapai satu tujuan yang sama, yakni kemerdekaan hakiki, yang tidak lain adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Harapannya kita semua memperkuat persatuan. Lebih memperkuat narasi kita sebagai satu entitas bangsa. Bukan justru dalam melihat Indonesia, ditonjolkan unsur-unsurnya. Alangkah baiknya tidak membahas asal usul, akan tetapi bersatu untuk tujuan bersama,” katanya
Anies menganalogikan, bahwa menjadi Indonesia adalah sebuah persenyawaan. Menurutnya, berbagai unsur bergabung membentuk unsur baru yang berbeda dari unsur pembentuknya. Karena menurutnya seringkali orang ketika melihat Indonesia lebih menekankan unsur-unsurnya, bukan entitas barunya.
“Seorang laki-laki dan perempuan yang membentuk suatu keluarga, dia adalah keluarga. Keluarga itu ada laki-lakinya dan perempuannya, tapi keluarga bukan laki-laki dan bukan perempuan, tapi satu dalam tujuan. Itulah Indonesia,” tuturnya.
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII digelar pada 9-11 November 2021. Kegiatan ijtima ulama ini dilaksanakan secara hybrid dengan protokol kesehatan, diikuti oleh 700 peserta undangan. Peserta yang hadir secara fisik sebanyak 250 orang, dan sisanya hadir secara virtual.
Kepesertaan dalam kegiatan ijtima ulama kali ini terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI, pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI pusat, pimpinan lembaga fatwa ormas Islam tingkat pusat, Ketua MUI Bidang Fatwa dan Komisi Fatwa MUI Provinsi se-Indonesia, Pimpinan Pondok Pesantren, Pimpinan Fakultas Syariah PTKI, serta para pengkaji, peneliti, dan akademisi di bidang fatwa.
