KPU Solsel Evaluasi Pilkada Serentak 2020, Muncul Usulan ASN Tak Ikut Memilih

Sekretaris DPD PAN Solsel Edi Murni mengusulkan agar ASN tidak ikut memilih seperti TNI/Polri.

Evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Hotel Novotel Bukittinggi Maret 2020

Evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Hotel Novotel Bukittinggi Maret 2020 (KLIKPOSITIF/Kaka)

Klikpositif Supernova Honda (3000 x 1000 piksel)

SOLSEL,KLIKPOSITIF – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solok Selatan (Solsel) melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Hotel Novotel Bukittinggi selama tiga hari 11-13 Maret 2020.

Ketua KPU Solsel Nila Puspita mengatakan meskipun penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) partisipasi pemilih di Kabupaten Solok Selatan adalah yang tertinggi yakni 81, 66 persen.

Ditingkat Nagari imbuhnya, di Nagari Padang Ganting partisipasi pemilihnya juga tertinggi di Sumbar yakni 85,34 persen, kemudian Kecamatan Sangir Batanghari (SBH) partisipasi pemilihnya juga tertinggi di Sumbar yakni 88,37 persen.

“Kita tidak ingin terlena meskipun di seluruh tingkatan mulai dari nagari, kecamatan dan kabupaten, partisipasi pemilih di Solok Selatan adalah yang tertinggi di Sumbar, maka evaluasi ini dilakukan agar penyelenggaraan Pemilu lebih baik lagi di masa mendatang,” kata Nila Puspita di Novotel Hotel Bukittinggi Sabtu 13/3.

Dia melanjutkan dalam evaluasi tersebut pihaknya mengundang seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yakni Pemkab Solsel, Kapolres Solsel, Dandim 0309 Solok, Kajari Solsel, Bawaslu, OPD terkait, Camat se- Solsel, pengurus partai politik serta perwakilan tokoh masyarakat dan pers. “Seluruh Stakeholder ini kemarin tentunya menemukan banyak hal di lapangan selama pelaksanaan Pilkada, hal ini kita rangkum baik berupa kritikan dan saran,” katanya.

Asisten I Sekdakab Solsel Fidel Effendi berharap ASN juga mendapatkan perlakuan yang sama saat mengikuti kontestasi Pemilu. “Dalam proses pencalonan Kepala Daerah Anggota DPR di semua tingkatan, Kepala daerah bisa cuti, sedangkan TNI Polri dan ASN harus mundur, kita berharap kedepannya ada perlakuan yang sama,” katanya.

Senada PLT Kepala Kesbangpol Suwirman mengatakan dalam setiap perhelatan pemilu ASN selalu berada berharap dalam posisi dilematis yang tidak mudah untuk dilalui.

“Susah, saat menunjukkan loyalitas kepada pimpinan, dianggap tidak netral, kalau tidak loyal juga salah, sehingga pasca Pilkada ASN seringkali menjadi korban,” katanya.

Sekretaris DPD PAN Solsel Edi Murni mengatakan pihaknya merasa prihatin dengan posisi ASN di setiap pelaksanaan Pemilu sehingga mengusulkan agar ASN tidak ikut memilih seperti TNI/Polri.

“Prihatin juga, sebaiknya agar ASN tidak menjadi korban dan dianggap terkontaminasi kepentingan politik, ASN tidak ikut memilih seperti TNI Polri, sehingga tidak ada lagi keraguan akan netralitas ASN,” katanya.

Exit mobile version