PESSEL, KLIKPOSITIF– Ratusan warga di Nagari Duku Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pessel (Pesisir Selatan), Sumbar, memalang kantor wali nagari setempat.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 2 Juni 2022 malam.

Warga emosi, karena pemerintah nagari belum menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang semestinya sudah waktunya cair.

Warga mempertanyakan soal BLT tersebut dan terjadi pemalangan kantor wali nagari pada pukul 23.30 WIB, hingga akhirnya dibuka pada pukul 04.00 WIB subuh.

“Sejak Covid-19 melanda banyak warga Duku Selatan dilanda kemiskinan. Namun, pemerintah nagari tidak jujur, karena seharusnya sudah disalurkan,” ujar salah seorang penerima BLT inisial Um.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena warga menilai pemerintah nagari sudah tidak jujur dan tidak menyalurkan BLT dengan tepat waktunya.

“Ini tidak, sudah masuk bulan Juni juga belum disalurkan, dan anehnya ada juga sebagian cair satu hingga dua bulan,” terangnya.

Senada, warga lainnya NS (65), berharap, persoalan tersebut bisa menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan penegak hukum. 

Ia mengatakan, hingga saat ini BLT tersebut yang diterimanya baru satu bulan. Padahal sudah memasuki bulan ke enam. 

“Yang kami terima baru bulan Januari. Sedangkan sekarang sudah masuk bulan Juni,” ujarnya.

Klarifikasi Wali Nagari

Terpisah, Wali Nagari Duku Selatan, Eridal kepada wartawan mengatakan, BLT triwulan I memang telat dibayar.

Ia menjelaskan, seharusnya BLT triwulan I yang terhitung Januari hingga Maret dibayarkan pada akhir Maret. 

Namun, saat itu hendak lebaran Idul Fitri terpaksa dana BLT diambil sementara untuk membayarkan gaji perangkat nagari.

“Ya, dana BLT triwulan I seharus disalurkan pada Maret, karena hari mau lebaran Idul Fitri terpaksa dana BLT tersebut dialihkan untuk gaji perangkat Nagari, dan dana BLT triwulan I sudah kami salurkan pada Jumat 3 Juni 2022,” ujarnya.

Ia menilai, persoalan tersebut tidak lebih merupakan hasil dari gorengan lawan politiknya.

Ia mengklaim sejauh ini, penerima BLT tidak ada yang komplen.

“Sebenarnya, bagi penerima BLT tidak ada masalah dana ini dialihkan, namun, ini ada lawan politik saya yang tidak senang maka dipolitisirlah masalah ini sehingga berujung ke pemalangan kantor wali nagari,” ujarnya.