PESSEL, KLIKPOSITIF- Calon Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Rusma Yul Anwar, akan membuka 3.000 lebih formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jika ia jadi bupati lagi. Ia membuka formasi tersebut untuk menuntaskan pengangkatan tenaga honorer di Pessel menjadi PPPK.
“Ada 3.000 orang tenaga honorer yang tersisa di Pessel. Kami akan mengangkat mereka secara bertahap untuk jadi PPPK,” ucap Rusma di Padang baru-baru ini.
Ada beberapa Rusma menuntaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK. Pertama, untuk memenuhi harapan orang tua tenaga honorer yang sudah bersusah payah menyekolahkan anaknya. Menurutnya, orang tua menguliahkan anak berharap anaknya jadi pegawai negeri. Kedua, iba melihat tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi kepada pemerintah, tetapi hanya mendapatkan honor kecil. Ketiga, menyejahterakan keluarganya. Seseorang yang menjadi PPPK biasanya mempunyai keluarga yang dihidupinya.
“Pengangkatan PPPK juga menyangkut kesejahteraan mereka dan menghidupkan ekonomi. Dari hampir 4.000 orang yang jadi PPPK selama saya jadi bupati, dipastikan mereka ada di tiap nagari. Maka, perputaran uang di nagari itu bertambah. Nanti bertambah lagi perputaran uang di nagari jika 3.000 lebih tenaga honorer yang tersisa itu jadi PPPK,” kata Bupati Pessel 2021-2024 itu.
Rusma menyebut bahwa pembukaan 3.000 lebih formasi PPPK itu bukan sekadar janji. Ia sudah membuktikan bahwa selama ia menjadi bupati, 3.898 tenaga honorer sudah diangkat jadi PPPK. Rinciannya, pada 2021 diangkat 236 PPPK, pada 2022 sebanyak 205 PPPK, pada 2023 sebanyak 1.262 PPK, dan pada 2024 diangkat sebanyak 2.195 PPPK.
Rusma menekankan bahwa 3.898 PPPK itu digaji dengan dana APBD Pessel, bukan dengan dana APBN.
“Mudah saja membantah orang yang mengatakan PPPK digaji dengan dana APBN sehingga tidak membebani APBD Pessel. Kalau PPPK di Pessel digaji dengan APBN, mengapa bupati sebelumnya tidak membuka formasi PPPK?” tuturnya.
Karena dana APBD Pessel yang jumlahnya terbatas itu banyak yang digunakan untuk membayar gaji PPPK, kata Rusma, banyak pembangunan infrastruktur fisik yang ditunda. Selama jadi bupati, ia tetap membangun infrastruktur fisik, tetapi khusus yang mendukung sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Pembangunan infrastruktur fisik yang mendukung sektor pendidikan contohnya pembangunan sekolah. Pembangunan infrastruktur fisik yang mendukung sektor ekonomi contohnya pembangunan jalan tani, pengaspalan, pembukaan jalan baru, yang ujungnya mengangkat ekonomi masyarakat. Contohnya di Lagan. Ketika jalan di sana dibuka, harga karet naik di sana,” ucapnya.
