KLIKPOSITIF – Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo mengkritik atas diskursus kenaiklan harga BBM bersubsidi yang mengemuka.
Ia menilai pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi bila kebocoran subsidi yang selama ini terjadi dibenahi secara maksimal.
Sartono menilai pemerintah belum menjalankan langkah konkrit dengan mencegah kebocoran subsidi BBM yang lari ke sektor industri besar.
Berdasarkan pemberitaan berbagai media, kenaikan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar bisa saja terjadi pada 1 September 2022.
“Apabila langkah mencegah kebocoran telah dilakukan dengan maksimal maka diyakini angka subsidi dapat ditekan,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila kebocoran ini ditekan, maka harga BBM tidak perlu dinaikkan.
Dampak Kanaikan Harga BBM
Politisi Partai Demokrat itu juga mengingatkan dampak kenaikan harga BBM akan menciptakan efek berantai terutama peningkatan inflasi.
“Apalagi, harga barang kebutuhan pokok sudah naik,” tegasnya.
“Harga-harga sudah naik, BPS dan BI mencatat kenaikan harga pangan telah menyentuh 10 persen,” ujarnya.
Sartono menjelaskan, inflasi diprediksi dapat menyentuh 7-8 persen bila harga BBM mencapai Rp10.000.
“Inflasi akan menurunkan daya beli rakyat dan angka kemiskinan berpotensi meningkat,” ungkap Sartono.
Program Bansos Belum Maksimal
Kondisi ini juga diperparah dengan belum maksimalnya program bansos.
Ia menilai, program bansos pemerintah masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang terdampak, seperti UMKM dan sektor informal.
Legislator dapil Jatim VII ini berharap, pemerintah mau mendengar aspirasi dan keluh kesah rakyat yang menolak agar harga BBM tidak naik.
“Penolakan ini merupakan suara rakyat yang berat dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit,” tutup Sartono.
Pemerintah Mulai Salurkan BLT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang pertama yang membagikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bantalan sosial untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama BBM susidi.
Saat memberikan keterangan pers usia meninjau penyerahan BLT BBM di Jayapura, Jokowi berharap penyaluran bansos tunai dapat meringankan beban masyarakat apabila dalam waktu dekat terjadi kenaikan harga.
“Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan,” kata Jokowi, Rabu (31/8/2022).
Ia menambahkan, per bulannya diberikan Rp 150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu dan diberikan dua kali.
Adapun total dana tambahan bansos yang disepakati pemerintah mencapai Rp 24,17 triliun.
Jumlah tersebut sebanyak Rp 12,4 triliun untuk BLT, dan Rp 9,6 triliun untuk bantuan subsidi gaji bagi para pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
