Jelang Ramadhan, PKS Nilai Pemerintah Gagal Mengendalikan Harga Minyak Goreng

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dr Kurniasih Mufidayati

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dr Kurniasih Mufidayati

Klikpositif Supernova Honda (3000 x 1000 piksel)

KLIKPOSITIF – Dr Kurniasih Mufidayati menyebut hingga berbulan-bulan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kuasa mengatur tata niaga kebutuhan pokok gagal mengendalikan harga minyak goreng dan memastikan ketersediaannya di pasaran.

Juru Bicara PKS itu meminta pemerintah lebih konkrit menyisir persoalan pokok daripada hanya terus mengeluarkan statemen yang justru menunjukkan kelemahan penanganan.

“Misalnya Kementerian Perdagangan berkali-kali menyebut faktor stok minyak goreng aman,”

“Masalahnya di distribusi bahkan sampai mengeluarkan statemen banyak warga yang menimbun. Hal-hal itu kontraproduktif,” katanya dalam keterangannya, Jumat (11/3/2022), dilansir dari laman PKS.id.

Ia mengingatkan, kewajiban negara menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok hidup masyarakat dengan terjangkau dan mudah.

Mufida menjelaskan, Sudah sejak akhir tahun 2021 beberapa kebutuhan pokok terutama minyak goreng mengalami kenaikan harga dan langka di pasaran hingga kini.

Sejak Januari 2022, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan secara khusus untuk segera mengatasi persoalan langkanya minyak goreng ini.

“Ramadhan kurang dari satu bulan dan persoalan minyak goreng ini belum selesai,” kata Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) ini.

Ia menambahkan, kita juga kaum ibu merasakan betul perjuangan mereka harus rela antri mengular, di beberapa tempat harus sampai berebutan demi mendapatkan minyak goreng.

“Hati kita teriris dan miris melihat fakta ini,” ungkap Mufida

Ia menambahkan, bukan hanya minyak goreng, tapi kebutuhan pokok juga mulai naik menjelang Ramadhan.

Sebelumnya, secara fluktuatif harga-harga seperti tahu tempe, cabai, bawang sudah merangkak naik. Bahkan Ayam dan daging juga naik.

“Pemerintah harus segera menstabilkan harga2 kebutuhan konsumsi harian keluarga Indonesia,” tegasnya..

“Tolonglah, mak mak sudah berat saat ini, jangan tambah berat lagi beban hidup keluarga,” sebut Mufida.

 

Exit mobile version