PARIAMAN, KLIKPOSITIIF – Ketua DPRD Kota Pariaman, Harpen Agus Bulyandi memastikan bahwa program jaminan perlindungan kepada masyarakat rentan di Kota Pariaman terus berjalan meski sempat ditolak oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal Terpaut Satu Pintu (DPMTSP) Naker Kota Pariaman.
Diketahui Kepala Dinas PMTSP Kota Pariaman Gusniyeti Zaunit, menganggap porgram melalui dana Pokir tersebut terhalang aturan (Perda), karena tidak memiliki persiapan yang matang.
Ini ia sampaikan setelah dilakukannya harmonisasi Perwako dengan Kanwil Kemenkumham Sumbar. Hasilnya harmonisasi tidak disetujui karena perlunya perda untuk mengatur kriteria penerima program ini.
Meski pendapat tersebut dipatahkan Penjabat Wali Kota Pariaman Roberia, bahwa ia belum menerima hasil harmonisasi yang disampaikan Kadis (Gusniyeti Zaunit).
Bahkan Robe menganggap DPMTSP tidak menghormati Perda APBD Perubahan 2023 yang sudah disahkan pada September 2023. Dalam Perda itu sudah disetujui Dana Pokir untuk program Jaminan Sosial untuk pekerja rentan bukan penerima upah.
Jaminan sosial ini juga sudah memiliki aturan yang lebih tinggi baik dari Perpres, Inpres, Peremen hingga Ingub dan SE Gub Sumbar. Meski sejatinya ini merupakan program yang sangat dibutuhkan pejuang nafkah yang memiliki resiko tinggi selama bekerja.
Kendati tidak bisa terealisasi dana pokirnya, Harpen Agus Bulyandi, tetap berupaya memberikan hak pencari nafkah Kota Pariaman yang tidak diakomodir oleh Pemerintah Kota Pariaman.
“Hal ini adalah tanggung jawab moral saya kepada masyarakat Kota Pariaman. Dengan itu saya akan tetap melanjutkan dengan dana pribadi saya,” Tutur Politisi Partai Gerindra ini, Rabu (27/12/2023).
Harpen Agus Bulyandi yang akrab disapa Andi Cover, menegaskan, sikap ini merupakan resiko sebagai seorang pemimpin yang berjuang untuk kepentingan masyarakat banyak khususnya bagi masyarakat rentan secara ekonomi.
Bagi dirinya, pemimpin sejatinya harus berani bersikap dan berbuat demi kepentingan masyarakat banyak meski butuh banyak pengorbanan, baik secara material maupun psikologis.
“Kita merasakan, ada oknum yang sengaja menjegal program yang sejatinya untuk kemaslahatan rakyat banyak. Untuk itu saya selalu pemimpin harus berani mengambil resiko atas semua pilihan. Ini adalah soal keberpihakan,” Tegas Andi usai menyerahkan kartu BPJS ke seratusan warga Pariaman di Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Pariaman.
Dengan demikian dirinya telah membulatkan tekat untuk terus berjuang demi kepentingan masyarakat banyak. Apalagi program BPJS Naker untuk masyarakat yang bekerja di sektor non formal ini dinilainya sangatlah membantu dalam melindungi masyarakat Kota Pariaman dari ancaman kemiskinan esktrem.
“Ini adalah langkah preventif yang selayaknya wajib diberikan kepada masyarakat rentan. Tidak ada alasan untuk tidak memperjuangkan hak-hak mereka. Masyarakat butuh perlindungan dan jaminan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari,” katanya.
