TANAH DATAR, KLIKPOSITIF – Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan ada 10 program unggulan yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2022.
“Dalam RKPD ini akan menyusun program dan kegiatan yang inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik,” ucap Bupati Eka dalam Musrenbang RKPD di Pagaruyung, Rabu 7 April 2021.
Bupati menyebut 10 program unggulan tersebut yakni menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja, mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui kegiatan bantuan pembajakan sawah, meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi.
Kemudian, pemerintah akan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan untuk wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten, meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan guru tahfidz, melaksanakan kegiatan satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olah raga dan produk nagari.
“Selanjutnya, melakukan peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, bundo kanduang dan organisasi keagamaan, membangun 100 jaringan seluler, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer, serta melakukan perbaikan irigasi,” tutur Eka.
Ia menyampaikan untuk mewujudkan Kabupaten Tanah Datar yang lebih baik perlu kerja keras, karena sampai saat ini masih pandemi COVID-19 yang mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat.
“Kita berharap wabah ini akan segera berakhir sehingga dapat menata kembali dan mengoptimalkan seluruh potensi dan kemampuan untuk bersama kembali melakukan pemulihan di berbagai sektor,” tutur Eka.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyampaikan seluruh perencanaan pembangunan harus sudah terintegrasi sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD ini.
“Artinya ke depan tidak ada istilah kegiatan yang naik di jalan. Karena semuanya sudah harus dilaporkan pada saat pelaksanaan musrenbang ini, dan kegiatan yang akan dibahas dengan DPRD nanti merupakan hasil dari musrenbang RKPD dan dituangkan dalam kegiatan umum anggaran,” tutur Anton.
Ia menyebut pada masa pandemi seperti sekarang ini pemerintah juga dituntut untuk lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat tiba-tiba seperti kejadian bencana. Kalau tidak nanti pemerintah daerah dianggap tidak memperhatikan masyarakat, sementara problem yang dihadapi saat ini adalah masalah pendanaan. (*)