PADANG, KLIKPOSITIF- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyatakan komitmennya untuk menekan tingkat inflasi di Sumbar sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema “Sinergi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Nasional” yang diikuti gubernur secara virtual di ruang rapat Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Jl. Sudirman, Padang, Kamis (18/8).
Gubernur menyampaikan ia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sudah menyiapkan sejumlah strategis untuk menekan angka inflasi di Sumbar. Diantaranya, penanaman cabe dengan menggerakkan Kelompok Wanita Tani (KWT), mendorong masyarakat memakai pupuk organik, dan akan melakukan bazar murah di depan Kantor Gubernur.
“Terkait pupuk organik, kita akan membuat kebijakan untuk memberikan insentif berupa pemberian rumah kompos dan mesin pengolah kompos kepada kelompok tani,” kata gubernur.
Mahyeldi berharap langkah strategis ini dapat mempengaruhi keseimbangan inflasi tidak hanya pada tahun ini saja namun berefek pada tahun 2023 yang akan datang.
“Kita harus melakukan langkah jangka panjang, di samping itu kita harus menjaga kelancaran distribusi barang-barang di Sumbar,” lanjut gubernur.
Gubernur juga menambahkan, pihaknya saat ini sudah mulai melakukan perbaikan infrastruktur di tiga ruas jalan Padang – Solok. Gubernur juga berharap masyarakat meningkatkan produksi di beberapa komoditi seperti beras, daging ayam, telur, dan komoditi lainnya yang mempengaruhi inflasi di Sumbar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar Wahyu Purnama, mengatakan bazar murah rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus, yang akan menghadirkan beberapa distributor komoditas pangan yang mengalami kenaikan akibat inflasi.
Di kesempatan itu juga, Wahyu menyerahkan tujuh pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 (Uang TE 2022) kepada gubernur dengan nominal yang dikeluarkan dalam bentuk pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000.
Dalam Rakornas tersebut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Sumbar termasuk dalam lima provinsi dengan tingkat inflasi melebihi tingkat inflasi Indonesia saat ini, pada angka 4, 94 persen.
Sumbar bahkan masuk dalam kategori kedua provinsi yang mengalami inflasi tertinggi secara nasional yaitu mencapai 8,01 persen, setelah Provinsi Jambi yang mencapai 8,55 persen.
“Terkait hal ini tiap provinsi harus peka terhadap angka kenaikan inflasi di daerah masing-masing, Gubernur harus bekerjasama dengan tim TPID di daerah maupun di pusat. Tanyakan di daerah mana harga pangannya naik,” tegas presiden.
Turut hadir mengikuti Rakornas yang dilaksanakan secara hybrid tersebut, Kepala Bulog Sumbar, Tommy Despalingga.
