PADANG, KLIKPOSITIF — PT Hutama Karya (HK) sudah diumumkan secara resmi sebagai pemenang lelang tender pengerjaan Flyover Sitinjau Lauik pada Senin (21/10/2024). Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI asal Sumatra Barat (Sumbar) dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade Senin sore. Andre Rosiade memastikan pengumunan itu juga sudah diunggah di website Kementerian PUPR.
“Hari ini kita sudah membaca, secara resmi pada 21 Oktober ini sudah diumumkan bahwa Hutama Karya sebagai pemenang tender pengerjaan Flyover Sitinjau Lauik dengan nilai tahap pertama Rp2,7 Triliun lebih hampir Rp2,8 Triliun,” kata Andre yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini menyebut, pengerjaan Flyover yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok dan daerah terusannya tersebut sudah masuk dalam Program 100 Hari pemerintahan Presiden Prabowo. “Jadi kita harapkan dalam 100 hari pemerintahan, pak prabowo akan meletakkan batu pertama Flyover Sitinjau Lauik bisa dilaksanakan,” tambah Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI ini.
Tak lupa, Andre meminta doa dan dukungan semua pihak, agar pengerjaan proyek besar ini berjalan baik. “Kami mohon doa, mohon dukungan. Ini persembahan dari kami anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade, partainya bapak Presiden RI Prabowo Subianto. Merdeka!” tutup Andre dalam postingan di akun Instagram pribadinya tersebut.
Sebelumnya, pada awal Oktober 2024 lalu, Andre Rosiade memberitahu bahwasanya pemenang tender untuk pengerjaan Flyover Sitinjau Lauik akan diumumkan secepatnya.
Setelah diumumkan, Andre menyebut kepastian penekanan kontrak pembangunan juga akan segera dilakukan. Dijadwalkan, sebelum 21 Oktober 2024 akan dilakukan dengan pemenang tender dan semua stakeholder terkait.
Diketahui, flyover itu menjadi kebutuhan masyarakat Sumbar dan juga akan menjadi bagian dari jalan lintas Sumatra itu akan segera terwujud. Andre mengatakan dirinya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memperjuangkan aspirasi dan pembangunan di Sumbar di periode keduanya di DPR. (*)
