KLIKPOSITIF – Perkembangan IHK Provinsi Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi pada Februari 2024. Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, IHK Provinsi Sumatera Barat tercatat inflasi sebesar 1,17% (mtm) pada Februari 2024, meningkat dibandingkan Januari 2024 yang mengalami deflasi sebesar -0,32% (mtm).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Irfan Sukarna mengatakan, komoditas utama yang mempengaruhi peningkatan inflasi tersebut adalah kenaikan harga cabai merah dengan andil 0,69%.
“Secara tahunan, Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi sebesar 3,32% (yoy) pada Februari 2024, lebih tinggi dibandingkan Januari 2024 yang sebesar 2,57% (yoy),” katanya melalui siaran pers, Jumat sore (1/3).
Secara spasial, Kabupaten Pasaman Barat mengalami inflasi tertinggi di antara Kabupaten/Kota penghitung inflasi Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan inflasi sebesar 2,57% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan Januari 2024 yang tercatat deflasi -1,19% (mtm).
Kabupaten Dharmasraya juga mencatatkan inflasi yang lebih tinggi yakni sebesar 1,06% (mtm). Kota Bukittinggi dan Kota Padang mengalami inflasi masing-masing sebesar 1,06% dan 0,81% (mtm), mengalami peningkatan dibandingkan Januari 2023 yang mengalami deflasi sebesar -0,27% dan -0,09% (mtm). Jika diamati secara tahunan, seluruh kabupaten/kota IHK tersebut tercatat mengalami inflasi, dengan rincian Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,52% (yoy), Kabupaten Dharmasraya 3,24% (yoy), Kota Bukittinggi 2,31% (yoy), dan Kota Padang 2,82% (yoy).
Inflasi Provinsi Sumatera Barat pada Februari 2024 dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,29% (mtm) dengan andil 1,10% (mtm).
Beberapa komoditas dominan yang mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yaitu, cabai merah, cabai rawit, beras, minyak goreng, jengkol dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,69%; 0,09%; 0,09%; 0,06%; dan 0,05% (mtm).
Peningkatan harga aneka cabai seiring dengan turunnya pasokan yang disebabkan oleh gagal panen di berbagai daerah produksi akibat cuaca yang tidak mendukung.
“Komoditas beras mengalami peningkatan harga akibat belum masuknya masa panen sehingga pasokan terbatas. Sementara itu, harga minyak goreng meningkat sejalan dengan peningkatan biaya produksi,” jelasnya.
Kelompok penyumbang inflasi Sumatera Barat selanjutnya adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 0,29% (mtm) dengan andil sebesar 0,05% (mtm).
Komoditas yang dominan menyumbang inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah tarif air minum PAM dengan inflasi sebesar 5,96% (mtm) dan andil 0,05% (mtm).
Deflasi yang lebih dalam tertahan oleh turunnya harga beberapa komoditas pangan. Beberapa komoditas pangan mencatatkan perkembangan harga yang lebih rendah sejalan dengan perbaikan pasokan yaitu, bawang merah (-11,42% mtm), iakn cakalang/ikan sisik (-3,53% mtm), wortel (-19,94% mtm), tomat (-6,57% mtm), dan sawi hijau (-21,77% mtm). Selain itu, tarif angkutan udara juga tercatat deflasi -2,36% (mtm) seiring dengan terjaganya permintaan.
Ia menyebut, realisasi inflasi tahunan Sumatera Barat tetap terkendali dan berada di sekitar batas atas target inflasi 2,5±1% (yoy), didukung oleh sinergi yang kuat dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat dalam mengendalikan harga, memastikan ketersediaan pasokan, mendukung kelancaran distribusi, serta melakukan berbagai kegiatan komunikasi efektif.
Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan pada Februari 2024 antara lain: 1) Penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah; 2) Sidak pasar tinjauan harga dan pasokan secara rutin; 3) Intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis melalui mobil boks keliling oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC); 4) Pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersil oleh BULOG; 5) Penguatan digitalisasi data dan informasi komoditas pangan; serta 6) Kegiatan koordinasi/rapat rutin dan berbagai kegiatan komunikasi efektif lainnya dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi agar inflasi IHK dapat terkendali dalam sasarannya. Sinergi terus dilanjutkan dengan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mengimplementasikan program pengendalian inflasi pangan.
“Berbagai upaya menjaga inflasi terkendali dalam sasaran tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.
