Hadi Tjahjanto Resmi Jabat Menteri ATR/BPN, Eks Kapolda Sumbar Optimistis Sengketa Tanah Kaum Maboet Dapat Diselesaikan

Saya berharap dan optimistis, persoalan tanah Kaum Maboed bisa diselesaikan Pak Menteri yang baru

Klikpositif Supernova Honda (3000 x 1000 piksel)

KLIKPOSITIF – Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Rabu 15 Juni 2022. Mantan Panglima TNI ini menggantikan Sofyan Djalil.

Mantan Kapolda Sumbar Irjen (Purn) Fakhrizal mengatakan, terpilihnya Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN diharapkan bisa menyelesaikan sengketa tanah kaum Maboet di Kota Padang.

“Saya berharap dan optimistis, persoalan tanah Kaum Maboed bisa diselesaikan Pak Menteri yang baru,” ujar Fakhrizal, Kamis, 16 Juni 2022.

Fakhrizal mengatakan, Hadi memiliki pengalaman sebagai prajurit TNI hingga menjadi Panglima TNI. Dengan pengalamannya itu, Hadi yang menguasai teritori pasti bisa menyelesakan berbagai konflik tanah di Indonesia ini, termasuk di Kota Padang.

Kata dia, sengketa tanah seluas 765 sebetulnya sudah mendapatkan titik terang. Buktinya adanya beberapa dokumen dari putusan Pengadilan dan BPN Kota Padang dan yang terakhir adanya Dokumen yang menyatakan tanah tersebut yaitu tanah seluas 765 hektare di 4 Kelurahan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang adalah milik Adat Kaum Maboet.

“Saat menjabat Kapolda, saya sudah mencarikan solusi yang terbaik yaitu melalui jalan tengah, dimana hak Kaum Maboed bisa diakomodir dan juga tidak ada pihak yang dirugikan. Agar kasus ini tidak berkepanjangan dan pembangunan bisa berjalan di atas tanah ini ,” ujarnya.

Adapun kesepakatannya saat itu adalah, pihak Kaum Maboed yang diwakili Mamak Kepala Waris (MKW) Lehar tidak akan mempermasalahkan bangunan rumah masyarakat, kantor pemerintah, kantor yayasan, kampus yang sudah berdiri di atas tanah tersebut.

Kemudian, kaum Maboed hanya meminta tanah yang masih kosong untuk kepentingan kaumnya.

Solusi ini, kata Fakhrizal, sudah disosialisasikan kepada yang ada di atas tanah dengan ketemu langsung di Kantor Polda Sumbar. Sehingga tidak ada gejolak lagi.

“Namun, tiba-tiba saat saya tidak lagi menjabat Kapolda, Mamak Kepala Waris Lehar malah ditangkap ,ditahan dan meninggal dunia dalam masa penahanan Polda Sumbar. Selain itu saudaranya M Yusuf dan Yasri yang juga ikut ditangkap akhirnya dikeluarkan dari tahanan karena tidak cukup bukti,” ujarnya.

Sehingga, kata Fakhrizal, kasus ini kembali bergulir. Kaum Maboet yang kini dengan Mamak Kepala Warisnya M Yusuf melapor ke Propam Mabes Polri karena dugaan Rekayasa dan Kriminalisasi.

M Yusuf juga telah melaporkan mantan Kapolda Sumbar Toni Hermanto ke Komnas HAM, atas dugaan kasus pelanggaran HAM.

“Kasus ini menjadi polemik lagi , Tidak ada kejelasan. Saya berharap kasus ini bisa diselesaikan dan Kebenaran bisa terkuak ,” ujarnya.

Setelah dilantik, Hadi berkomitmen untuk berantas mafia tanah. Ia berjanji akan turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada lagi mafia tanah.

“Saya akan ke lapangan, akan melihat secara langsung dan akan menanyakan kepada mereka. Tidak hanya laporan saja tapi saya akan menanyakan masyarakat, apakah masih ada masalah mafia

Exit mobile version